Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tengah melakukan kajian untuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pertanian atau Agro.
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan sebelumnya Pemprov menyatakan akan membentuk BUMD bidang Agro. Hal ini muncul mengingat besarnya potensi pertanian di Sumbar.
"Perekonomian di Sumbar ini ditopang di bidang perkebunan, peternakan dan perikanan. Jadi BUMD Agro ini dirasa perlu dibentuk agar terkoordinir dengan baik, mulai dari hulu hingga hilir nya," kata Audy, Selasa (21/6/2022).
Menurutnya pembentukan BUMD Agro mutlak diperlukan mengingat rata-rata kontribusi terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar yang ditopang oleh sektor pertanian dengan nilai kontribusi mencapai 22 hingga 24 persen.
Audy melihat bila BUMD Agro itu terbentuk, bisa membangun kerjasama di bidang pertanian dengan berbagai pihak akan jauh lebih mudah.
"BUMD tersebut direncanakan nantinya akan memulai beroperasi di sentra produksi jagung Kinali, Pasaman Barat," jelasnya.
Selain itu, ada pula alternatif berupa closed house unggas yang saat ini dikelola Dinas Peternakan, berlokasi masih di Pasaman Barat.
Sementara untuk pengembangan bisnis kedepan, menurut Wagub Audy peluang yang bisa dioptimalkan dari hulu ke hilir di sektor pertanian sangat banyak dan terbuka lebar.
"Pengusaha kan butuh kepastian, terus ada tidak dukungan pemerintahnya. Dengan adanya BUMD ini kan menunjukan willingness kita untuk menjadi strategic partner perusahaan-perusahaan besar, baik di hulu maupun hilir. Ini juga sudah dilakukan Pemprov Jabar juga DKI Jakarta," kata Wagub.
Sementara itu, Kepala Balitbang Reti Wafda dalam paparan naskah akademis dan studi kelayakannya menyampaikan, pembentukan BUMD nantinya tidak menutup kerjasama kepemilikan saham dengan investor juga Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dengan struktur permodalan perseroan terbatas.
Reti menjelaskan kebutuhan investasi pendirian BUMD Agro diperkirakan sebesar Rp95 miliar, dengan total nilai aset tetap sebesar Rp57 miliar.
Berdasarkan kajian analisis kelayakan Balitbang pembentukan BUMD dinilai layak, karena taksiran payback period kurang dari enam tahun, net present value (NPV) dan profitability index (PI) yang positif, serta Initial Rate of Return (IRR) di atas 12 persen.
Reti menyebutkan dari analisis kelayakan usaha yang sudah dilakukan, juga kajian ekonomi, pemasaran, keuangan, dan peraturan perundangan, hasilnya feasibility study itu pembentukan BUMD dinilai layak.
Diketahui pada saat bersamaan, pemerintah provinsi juga secara simultan melakukan studi kelayakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta telah mengajukan permohonan rekomendasi pada Kementerian Dalam Negeri sebagai sebagai bagian dari persyaratan pendirian BUMD.
"Kita berharap dibentuknya BUMD Agro ini nantinya dapat melakukan penguatan hilirisasi dan pemasaran produk tani, maupun sektor hulu, serta mempersingkat jalur distribusi hasil-hasil pertanian," sebut Reti. (k56).
