Bisnis.com, PEKANBARU-- Setelah resmi dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru dan Penjabat Bupati Kampar, Provinsi Riau yaitu Muflihun dan Kamsol sudah harus menanggung beban pekerjaan yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya.
Gubernur Riau Syamsuar usai melantik keduanya, menguraikan sejumlah kerja yang harus dituntaskan kepala daerah di ibu kota dan daerah penyangga itu, demi kemajuan Provinsi Riau.
"Penjabat wali kota dan bupati harus memperhatikan beberapa hal pertama, menggesa penyerapan APBD tahun anggaran 2022," ujarnya Senin (23/5/2022).
Kedua, penjabat wali kota harus memprioritaskan penyelesaian penanganan banjir yang melanda wilayah itu terutama pada musim penghujan.
Memang saat ini pada saat hujan deras turun lebih dari satu jam, sejumlah ruas utama jalan di Kota Bertuah itu akan terendam banjir untuk beberapa jam setelahnya, hingga akhirnya bisa surut di keesokan hari.
Karena itu Gubernur meminta kepada pejabat wako untuk benar-benar menyelesaikan masalah banjir dan genangan akibat kurang maksimalnya sistem drainase di Kota Pekanbaru tersebut.
Selanjutnya Syamsuar menyoroti beberapa pekerjaan rumah lain di Pekanbaru seperti pengelolaan sampah, peningkatan kebersihan kota, perbaikan jalan-jalan rusak terutama di sekitar lokasi proyek IPAL dan SPAM yang masih berlangsung.
Lalu ada pula pekerjaan bidang fasilitas pendukung lainnya seperti trotoar jalan, lampu penerangan, hingga membenahi pasar dan kebersihannya, karena sejumlah lokasi pasar di kota itu berada dalam keadaan kumuh.
Untuk bidang keuangan di Pemkot Pekanbaru, Syamsuar mengingatkan Insentif TPP Aparatur Sipil Negara agar dibayar 12 Bulan, honor RT RW dan Ketua LPM agar dibayar kembali, uang insentif Nakes belum dibayar tahun 2021 agar dapat segera dibayarkan.
Kemudian bagi Penjabat Bupati Kampar, secara spesifik diminta untuk segera tuntaskan perbaikan jalan lingkungan yang rusak, penanganan banjir di Kota Bangkinang, Perbaikan Masjid Islamic Center Bangkinang, hingga perluasan Istana Kampa.
Kemudian, percepatan pembangunan daerah yang masih tertinggal dan terisolir, seperti Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Koto Kampar Hulu. Serta segera melaksanakan pembayaran Insentif TPP Aparatur Sipil Negara , insentif Ninik Mamak dan Insentif Guru MDA.
Syamsuar mengingatkan pula agar Penjabat Bupati Kampar segera menyelesaikan persoalan kebun sawit rakyat dan koperasi dengan PTPN V, lalu ganti rugi tanah jalan tol, serta permasalahan tanah adat setempat.
Tidak lupa dia mewanti-wanti agar Pj Bupati Kampar harus bertempat tinggal di Rumah Dinas Jabatan Bupati Kampar di Bangkinang. Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Muflihun atau disapa Uun mengatakan bakal membenahi dan menangani berbagai permasalahan di Kota Pekanbaru.
"Sesuai arahan gubernur, PR Pekanbaru seperti masalah banjir, jalan rusak dan banyak lagi. Kami akan coba benahi satu persatu," ujarnya.
Menurutnya, perbaikan permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru cukup berat. Dia menyadari ada banyak PR yang langsung disampaikan Gubernur Riau. Dia juga bakal melakukan pembenahan secara internal lebih dulu, dan sebagai prioritas untuk membenahi perangkat daerah kota.
Dirinya mengaku bakal melakukan konsolidasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dan juga berkoordinasi dengan DPRD Kota Pekanbaru.
Sementara itu Penjabat Bupati Kampar, Kamsol akan tancap gas menuntaskan pekerja rumah yang menjadi tugas prioritas sesuai arahan Gubernur Riau Syamsuar.
"Jadi poin-poin penting yang disampaikan Gubernur tadi itu menjadi prioritas kami sebagai Pj Bupati Kampar. Baik prioritas jangka pendek, maupun jangka panjang. Kami akan melihat prioritas-prioritas yang disampaikan itu, apakah ada yang bisa dikerjakan cepat dalam masa 100 hari kerja," ujarnya.
Menurutnya persoalan yang mendasar perlu diperhatikan adalah dampak Covid-19 terhadap masyarakat di dua tahun terakhir, sehingga perlu mengupayakan bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan pencegahan stunting.
Selain itu, dia akan memperkuat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan itu semua tugas prioritas, sehingga kedepan APBD kedepan betul-betul bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta mencapai target-target dan indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Jadi dasar kami dalam menjalankan pembangunan dua tahun ke depan, ada namanya rencana kerja pemerintah yang merupakan pengganti RPJM itu sendiri, dan itu merupakan pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas dalam penyusunan anggaran. Apalagi kami akan memasuki RKPD, tentu akan bekerja cepat menuntaskan APBD perubahan Kampar," ujarnya.
Dia menambahkan tahun depan akan memprioritaskan persiapan menjelang agenda pemilu, pilpres, pilkada serentak baik Pilgub, Pilbup dan Pileg.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
