Bisnis.com, PALEMBANG – Pabrik kelapa sawit atau PKS di Sumatra Selatan diminta untuk tidak membeli tandan buah segar milik petani swadaya di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Analis PSP Madya Dinas Perkebunan Sumatra Selatan (Disbun Sumsel), Rudi Arpian, mengatakan terdapat 104.779 kepala keluarga petani swadaya atau yang tidak bermitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS) di provinsi itu.
“Kami imbau PKS tidak semena-mena membeli TBS milik petani nonmitra,” katanya, Rabu (18/5/2022).
Bahkan, kata Rudi, pihaknya pun tak segan menindak tegas jika ada PKS yang memberi TBS milik petani mitranya di bawah ketetapan harga.
Dia mengemukakan, sebetulnya petani mandiri dapat membentuk kelompok atau koperasi unit desa (KUD). Nantinya, kelompok itu dapat difasilitasi untuk bermitra dengan PKS terdekat.
“Dengan demikian petani nonmitra akan mendapat kepastian harga serta PKS akan mendapatkan kepastian pasokan” katanya.
Rudi menjelaskan mata rantai pemasaran TBS nonmitra harus melewati dua hingga tiga agen pengumpul sampai ke PKS, sehingga harga beli anjlok antara 40 persen sampai 70 persen.
Menurut dia, saat kondisi normal petani nonmitra akan menjual kepada PKS yang membeli dengan harga lebih tinggi, namun sejak pelarangan ekspor agen menghentikan pembelian harga TBS karena risiko kerugian cukup tinggi.
“Inilah awal petaka petani nonmitra yang terdampak langsung dari penghentian ekspor CPO dan turunannya,” katanya.
Dia melanjutkan berbeda halnya untuk petani plasma masih mendapat perlindungan harga TBS. Namun bila kondisi ini berlanjut terus maka pekebun mitra juga akan terdampak.
“Pasalnya kapasitas tangki timbun PKS akan penuh sehinga PKS tidak membeli TBS pekebun lagi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel, Alex Sugiarto, menjelaskan PKS harus mengantisipasi tangki timbun penuh.
Pasalnya, PKS mulai sulit menjual CPO ke industri pengolahan di mana mayoritas berorientasi ekspor.
Diketahui CPO di tangki timbun tidak bisa disimpan terlalu lama karena akan menurunkan mutu terjadi peningkatan Asam Lemak bebas (ALB) sehingga harus diolah lebih lanjut.
“Itu merupakan penyebab mengapa harga TBS petani mandiri terus turun karena PKS pun kewalahan menampung CPO di tangki timbunnya,” katanya.
Menurut Alex, jika periode larangan ekspor terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin petani akan mengurangi hingga berhenti panen.
Demikian pula perkebunan nonPKS berpotensi untuk mengurangi karyawan karena tidak adanya pembelian TBS oleh PKS.
“Belum lagi, saat ini sarana pendukung perawatan kebun seperti pupuk, herbisida harganya sudah sangat tinggi,”kata dia.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sumsel, harga TBS periode II bulan Mei 2022 ditetapkan senilai Rp3.047 per kilogram untuk usia tahun ke-10 hingga ke-20.
Harga tersebut anjlok hampir 20 persen dibanding periode sebelumnya yang senilai Rp3.639 per kg.
