Bisnis.com, PEKANBARU -- Setelah keluarnya pelarangan ekspor sawit oleh Presiden Jokowi pada akhir pekan lalu, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya petani kelapa sawit.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan saat ini ada dua daerah yang sudah melaporkan kondisi lapangan di sekitar operasional pabrik kelapa sawit, salah satunya dari Rokan Hilir.
"Setelah adanya kebijakan larangan ekspor sawit, tadi ada dua daerah yang melaporkan kondisi lapangan seperti ada kemungkinan pabrik kelapa sawit atau PKS menutup operasional. Karena beberapa alasan seperti menyesuaikan stok bahan baku sawit dengan kapasitas penampungan yang ada," ujarnya Senin (25/4/2022).
Dia menjelaskan saat ini terjadi penumpukan truk pembawa sawit hasil petani, dan menurutnya kondisi ini akan dikoordinasikan dengan Kapolda, Danrem, dan Kabinda untuk kemudian hasil pantauan tersebut dilaporkan kepada pemerintah pusat.
Menurutnya kondisi penumpukan truk sawit ini tentu menyulitkan bagi para petani karena sudah mendekati Lebaran yang tinggal sepekan lagi, dimana semua orang membutuhkan uang belanja.
Karena itu pihaknya berharap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di tengah masyarakat akibat kondisi tersebut.
"Kami juga harap ada kebijakan nasional yang tidak mengganggu petani sawit, dan menjadi solusi agar semua produksi sawit bisa diterima kembali oleh pabrik yang ada di Riau, karena memang apabila buah sawit ada banyak menyebabkan pabrik tidak bisa menerima dan menampung akibat tidak sesuai dengan kapasitas daya tampungnya," ujarnya.
Sebelumnya Sekretaris Apkasindo Riau Djono Albar Burhan menjelaskan sejak dikeluarkan penetapan larangan ekspor sawit dan minyak goreng, harga jual tandan buah segar (TBS) sawit petani ke pabrik kelapa sawit langsung anjlok, mulai Rp300 sampai Rp1.000 per kilogram.
"Sejak kemarin adanya penetapan larangan ekspor sawit dan minyak goreng ke luar negeri, petani sawit Riau bersedih karena harga jual TBS ke pabrik kembali anjlok, yang sebabnya karena aturan pemerintah dan bukan karena kondisi pasar global," ujarnya Minggu (24/4/2022).
Dia mengakui kondisi pahit yang dialami petani sawit saat ini kembali terulang, seperti Januari 2022 lalu dimana Kemendag sempat menerapkan aturan DMO dan DPO kelapa sawit.
Padahal menurutnya saat ini petani sawit sedang bersiap menghadapi momen Lebaran yang tinggal hitungan hari akan dijalani, sehingga kebutuhan petani ikut meningkat seiring dengan rencana berbelanja untuk kebutuhan Idul Fitri dan berbagi dengan sanak keluarga setahun sekali.
Ditambah lagi, biasanya menjelang Lebaran pabrik kelapa sawit akan setop beroperasi, sehingga situasi yang dialami oleh petani saat ini kian menjadi berat.
"Sebenarnya beberapa hari menjelang Lebaran ini petani sawit Riau sudah berencana menabung untuk kebutuhan selama pabrik tutup, tapi karena harga jual sudah anjlok petani sangat bersedih dan tidak tahu harus bagaimana," ujarnya.
Menurutnya sejumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Riau sudah mulai menghentikan penerimaan TBS sawit petani, dengan alasan pabrik takut tangki penampungan CPO akan penuh akibat adanya larangan ekspor sawit oleh pemerintah.
Di sisi lain petani sawit selama ini tidak bisa menunda jadwal panen buah sawit, dan harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karena apabila panen ditunda, buah sawit yang dihasilkan menjadi terlalu matang dan kualitasnya menurun, yang akhirnya harga jual di pabrik akan semakin dipotong dari harga biasanya.
Lalu apabila panen sawit tidak dilakukan, risiko terbesar yang akan diterima petani adalah pohon sawit akan rusak akibat buah yang matang tidak diambil. Tentu situasi tidak ideal ini harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan usai adanya larangan ekspor sawit.
"Inilah dilema yang dihadapi petani, kami berharap pemerintah mendengarkan keluhan dan kesedihan petani sawit," ujarnya.
