Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi berharap praktik korupsi dalam bidang kesehatan di Sumatra Utara berkurang.
Harapan ini disampaikan Edy pada rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Dinas Gubernur Sumatra Utara, Medan, Selasa (5/4/2022).
"Kita berharap masalah ini bisa berkurang total. Karena kalau dia korupsi, dia itu tidak takut sama Tuhan. Jadi jangan lakukan," ujar Edy.
Pada tahun ini, pemerintah pusat menganggarkan Rp256 triliun atau 9,4 persen dari total anggaran belanja pada APBN senilai Rp2.714 triliun. Anggaran ini tercatat berkurang dari tahun lalu yang berjumlah Rp326,4 triliun.
Edy mengklaim persoalan korupsi bidang kesehatan di Sumatra Utara sebenarnya sudah relatif membaik.
Rapat koordinasi dengan KPK digelar demi menghindari penyalahgunaan anggaran yang porsinya besar.
Menurut Edy, pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa saat ini juga sudah mudah dengan program e-Katalog.
"Dengan begitu, anggaran yang ada akan digunakan proporsional, sesuai peruntukannya. Makanya dalam rapat ini, disinggung pentingnya pemahaman tentang manajemen," kata Edy.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah I Sumatra Utara Maruli Tua mengatakan, korupsi bidang kesehatan akan berdampak terhadap penurunan kualitas layanan.
"Kami dorong mulai dari tahap perencanaan penganggaran supaya proses pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan obat-obatan itu semakin dipahami risiko korupsinya dan bisa diminimalisir bahkan bisa di-nol-kan," ujar Maruli.
Sebelumnya, Pemprov Sumatra Utara dan KPK juga menggelar rapat koordinasi mengenai optimalisasi pendapatan negara dan pendapatan daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Sumatra Utara merupakan satu di antara produsen kelapa sawit terbanyak di Indonesia. Jumlahnya sekitar 6.401.330,46 ton per tahun.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Pemprov Sumatara Utara tahun 2020, luas lahan perkebunan sawit di provinsi ini tercatat sekitar 1,4 juta hektare.
Jumlah itu terdiri atas kebun kelapa sawit Perusahaan Besar Swasta (PBS) sekitar 628.586 hektare, kebun kelapa sawit milik PTPN seluas 320.198 hektare dan kebun sawit perkebunan rakyat seluas 441.399 hektare.
Menurut Edy, potensi ini akan memberi pendapatan besar bagi Sumatra Utara jika dioptimalkan. Namun menurutnya, masih banyak pengelola kebun kelapa sawit yang belum tertib administrasi.
"Besar, bila dioptimalkan. Tidak sedikit yang legalitasnya belum tepat, sehingga sulit bagi Direktorat Jenderal Pajak meminta pajaknya. Ini yang perlu kita perbaiki dulu, administrasi, dengan bantuan dari KPK dan pihak lainnya, saya yakin selesai," ujar Edy, Senin (4/4/2022) lalu.
Menurut Edy, saat ini persoalan data perkebunan kelapa sawit belum sinkron sehingga harus dibenahi. Jika tidak, sulit untuk menetapkan legalitas perkebunannya.
"Ada data yang tidak sinkron soal luas lahan, di sini sekian, di sana sekian. Belum lagi pemilik perorangan. Ini yang perlu kita benahi dibantu KPK, BPN, KLHK dan instansi terkait lainnya," kata Edy.
