Bisnis.com, PEKANBARU -- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Riau melakukan sidak ke dua lokasi pasar tradisional yang ada di Pekanbaru. Hasilnya stok minyak goreng di kedua pasar itu terbatas dan permintaan cukup tinggi.
Kepala Disperindagkop UKM Riau Taufik OH mengatakan dua lokasi pasar yang didatangi yaitu Pasar Cik Puan dan Pasar Pagi Arengka, serta satu lokasi gudang yakni Pergudangan Angkasa.
Sidak ini menurutnya bertujuan untuk meninjau stok bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat terutama menjelang Ramadan pada April mendatang.
"Informasi dari pedagang di kedua pasar, minyak goreng terakhir masuk tiga hari lalu. Dengan waktu yang tidak terlalu lama, langsung habis," ujarnya, Rabu (16/3/2022).
Dari hasil sidak yang dilakukan pihaknya bersama lembaga terkait di kedua pasar tersebut, diketahui bahan pokok seperti minyak goreng jumlahnya mulai terbatas. Jikapun tersedia, jumlahnya tidak banyak.
Selain menanyakan stok minyak goreng, Taufik menyebutkan juga mengecek harga daging sapi. Untuk harga daging sapi, saat ini mulai mengalami kenaikan.
"Harga daging sapi naik mulai dari Rp5.000 sehingga saat ini daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 per Kg," ujarnya.
DPRD Riau menyatakan masalah kelangkaan minyak goreng yang terjadi di wilayah itu perlu disikapi tegas oleh pemerintah, misalnya memberikan hukum pidana kepada distributor yang terbukti nakal melakukan penyelewengan, sampai dengan pencabutan izin. Dengan kebijakan itu akan membantu masyarakat yang resah akibat sulitnya mendapatkan minyak makan.
Sekretaris Komisi II DPRD Riau Sugianto mengatakan kalau pemerintah pusat dan daerah mau serius, caranya mudah dan bisa dilakukan. Misalnya dengan memeriksa data jumlah pabrik minyak goreng yang ada.
"Sebenarnya simpel kalau kita semua serius, kan di Indonesia ini kelihatan pabrikan minyak goreng ada berapa? Hitung kapasitas produksinya. Penyalurnya berapa dan kuotanya berapa? Ketemu pasti kalau ada penyelewengan. Nanti begitu ketahuan, berikan sanksi tegas ke mereka baik secara pidana dan cabut izinnya," ujarnya.
Menurutnya langkah itu perlu diambil menyusul adanya temuan Kemendag terkait adanya minyak goreng murah yang disalurkan ke industri dan diselundupkan ke luar negeri.
Dia mengakui kalau memang kondisi itu yang terjadi, berarti sesuai dugaan dirinya dulu, yang berakibat stok minyak goreng menjadi langka dan menyusahkan masyarakat.
Karena itu menurutnya perlu kerja serius dari instansi gabungan, baik itu kepolisian, dinas terkait, serta diperlukan kerjasama masyarakat, LSM, serta media massa untuk mengungkap semua masalah minyak goreng ini secara komprehensif.
