Bisnis.com, GUNUNG SITOLI - Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sumatra Utara memantau peredaran minyak goreng di sejumlah daerah Kepulauan Nias.
Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara Naslindo Sirait, pemantauan ini dilakukan atas arahan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi.
Satgas Pangan ingin memastikan peredaran minyak goreng di kepulauan itu cukup dan dipatok sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
"Mengingat Nias adalah kepulauan dan jauh dari daratan Sumatra, harus dipastikan masyarakat di sini juga mendapatkan minyak goreng dengan jumlah yang cukup dan sesuai harga yang ditetapkan," kata Naslindo kepada Bisnis, Selasa (8/3/2022).
Pemantauan dilakukan selama dua hari. Yakni sejak Minggu (6/3/2022) hingga Senin (7/3/2022). Daerah yang dipantau adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan dan Kota Gunung Sitoli.
Hasilnya, menurut Naslindo, terdapat sejumlah toko tradisional maupun retail modern yang memiliki cukup stok minyak goreng.
Di antaranya di beberapa retail Alfamidi dan City Mart di Gunung Sitoli. Di sini tersedia produk minyak goreng merek SunCo dan MM kemasan satu liter dan dua liter.
Demikian juga di Pasar Tradisional Yahowu. Terdapat beberapa pedagang yang menjual minyak goreng kemasan merek SunCo, MM dan Palmata.
"Hanya saja di toko itu pedagang masih menjual Rp17.000 untuk produk minyak goreng SunCo kemasan satu liter," kata Naslindo.
Naslindo mengatakan, beberapa produsen seperti Musim Mas dan Permata Group telah menyuplai minyak goreng ke Kepulauan Nias sejak Selasa (1/3/2022) hingga Sabtu (5/3/2022) lalu.
Jumlah minyak goreng yang didistribusikan ke kepulauan itu berjumlah sekitar 194.000 liter. Terdapat dua distributor minyak goreng di Kota Gunung Sitoli, yakni UD Horas dan Likuid Kencana Abadi.
Naslindo pun mengimbau kedua distributor tersebut agar melayani para pedagang dan pengecer di seluruh Kepulauan Nias.
"Dan memberikan harga distributor kepada pedagang perantara supaya pedagang perantara masih mendapat margin dan tidak menjual di atas HET," katanya.
Naslindo berharap, masing-masing pemerintah daerah di Kepulauan Nias menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar turut menjadi distributor minyak goreng dalam skala besar. Sehingga turut dapat menekan biaya angkut.
Pemerintah daerah di Kepulauan Nias juga diimbau memanfaatkan jasa koperasi bila memungkinkan.
Sesuai arahan Edy, Naslindo juga mengimbau para produsen agar menunjuk distributor langsung yang berada di Kepulauan Nias. Sehingga tidak melulu bergantung dengan distributor dari Kota Sibolga.
"Hendaknya bupati dan kepala desa bisa memperhatikan ini. Kalau menyerahkan sepenuhnya ke pedagang perantara, HET akan sulit dikendalikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Naslindo berjanji akan terus mengedukasi pada pedagang agar tidak mematok harga minyak goreng di atas HET.
"Namun jika setelah dilakukan edukasi tetap ada pedagang yang menjual di atas HET, maka kami bekerja sama dengan kepolisian akan menindak pelaku-pelaku yang mempermainkan harga," ujarnya.
Naslindo mengatakan, minyak goreng merupakan bahan pangan strategis dan tidak bisa disamakan dengan komoditas lain. Sehingga pendistribusian dan harganya diatur oleh pemerintah.
"Daerah-daerah lain juga akan kami pantau sekaligus mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian di atas rata-rata kebutuhan. Karena itu juga akan memperdalam situasi kelangkaan," kata Naslindo mengakhiri.
