Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Program Marandang 'Basmi Rentenir' dari Bank Nagari Jangkau Seluruh Daerah di Sumbar

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Gusti Candra mengatakan terhitung sejak launchingnya pada 26 Juli 2021 lalu, sampai saat ini Program Marandang sudah disosialisasikan ke seluruh daerah kabupaten dan kota di Sumbar.
Bank Nagari/Bisnis
Bank Nagari/Bisnis

Bisnis.com, PADANG - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Barat bergerak cepat untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM di daerah itu melalui Skim KUR Super Mikro atau yang dikenal dengan Marandang (Mengatasi Rentenir Daerah Minang).

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Gusti Candra mengatakan terhitung sejak launchingnya pada 26 Juli 2021 lalu, sampai saat ini Program Marandang sudah disosialisasikan ke seluruh daerah kabupaten dan kota di Sumbar.

"Kita telah mensosialisasikan kepada para kelompok, perkumpulan pelaku UMKM, di sentra-sentra ekonomi yang rawan ada rentenir. Sejauh ini kegiatan sosialisasi dan launching sudah dilaksanakan sebanyak 59 kali kepada kurang lebih 1.400 calon debitur," tulis Candra kepada Bisnis di Padang, Rabu (6/10/2021).

Upaya yang dilakukan oleh Bank Nagari itu disambut baik oleh para kepala daerah. Buktinya setiap Bank Nagari turun ke daerah melakukan sosialisasi, difasilitasi dengan baik. Sehingga hal itu dapat melancarkan Program Merandang untuk menyelamatkan UMKM dari pengaruh rentenir.

Menurutnya dari sosialisasi demi sosialisasi yang dilakukan Bank Nagari, turut membuahkan hasil. Melihat per September 2021 sudah realisasi kepada 261 debitur dengan total plafond Rp2,56 miliar.

"Jadi jumlah itu yang telah kita salurkan meliputi seluruh daerah di Sumbar," katanya.

Candra menyebutkan dari perjalanan sosialisasi Program Marandang yang dilakukan Bank Nagari, dapat terlihat bahwa rata-rata daerah Sumbar permodalan pelaku UMKMnya yang masih dikuasai oleh rentenir terutama di pasar-pasar dan daerah yang tidak terjangkau oleh kegiatan lembaga jasa keuangan.

"Dari informasi petugas lapangan kami rentenir banyak terdapat seperti di daerah yaitu Sawahlunto, Payakumbuh, Padang, Batusangkar, Solok, Bukittinggi," ujarnya.

Candra menjelaskan melihat dengan adanya respon yang baik itu, ke depan pihaknya akan berupaya melakukan evaluasi, kemungkinan hal yang dinilai kurang tepat dalam mengambil kebijakan.

Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad mengatakan selama ini tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan rentenir memang telah menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan modal mendesak yang serba praktis, mudah, dan cepat, tapi ada resiko yang ditanggung oleh masyarakat.

"Di satu sisi rentenir sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat. Namun di sisi yang lain rentenir sangat sangat memberatkan, mencekik leher, ini terus menerus menjadi dilema di tengah kehidupan masyarakat," sebut Irsyad.

Sebelumnya Bank Nagari memiliki sebuah program yang dapat menyelamatkan masyarakat dari rentenir yang dikenal dengan Program Marandang.

Dia berharap program itu dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang jitu bagi masyarakat, untuk membantu mendorong kebangkitan khususnya usaha mikro yang sangat dibutuhkan di tengah perekonomian yang sulit di masa pandemi ini.

"Bersama Pemerintah Daerah dan TPAKD kita dari Bank Nagari mengajak untuk bersinergi mendorong recovery ekonomi di daerah Sumbar. Kita dorong pengembangan usaha mikro melalui program MaRANDANG ini, yaitu kredit dan pembiayaan melawan rentenir di Sumbar," ujar Irsyad.

Irsyad menjelaskan sebagai alternatif bagi Bank Nagari sambil menunggu lahirnya Peraturan Gubernur sebagai payung hukum pelaksanaan Pinjaman Simamak yang telah direncanakan beberapa waktu yang lalu

Sehingga dengan adanya Marandang yang bertujuan untuk melawan keberadaan rentenir, dan sudah seharusnya mampu menciptakan proses kredit dan pembiayaan yang cepat dengan persyaratan yang mudah dan tentunya dengan biaya yang murah.

"Cepat dalam arti kita harus dapat melaksanakan proses yang cepat," tegasnya.

Menurutnya Bank Nagari juga telah memiliki aplikasi LISS (Lending Information Support System) untuk proses persetujuan pinjaman, dan permohonan dapat diajukan melalui N Form secara online sehingga proses dapat lebih cepat. Proses kredit dapat dilaksanakan 2 hari atau maksimal 3 hari dengan syarat-syarat yang lengkapi. Apalagi saat ini, dengan adanya KUR Super Mikro akan dapat memberikan kemudahan–kemudahan lainnya.

Artinya agunan tambahan tidak lagi disyaratkan sehingga nasabah cukup dengan usaha yang layak dibiayai, perizinan usaha melalui UU Cipta Kerja, pemerintah sudah menyederhanakan perizinan berusaha, bahkan lama berusaha dapat kurang dari 6 bulan.

Begitu juga untuk bunga atau margin yang dibayar nasabah sangat kecil, yakni hanya 6 persen setahun atau setengah persen per bulan, bahkan sampai akhir tahun 2021 masih ditambah lagi subsidi 3 persen oleh pemerintah sehingga riil nya nasabah hanya membayar 3 persen setahun atau seperempat persen sebulan.

Untuk ilustrasi pinjaman 10 juta, nasabah hanya cukup membayar bunga/margin Rp50.000 per bulan atau hanya Rp1.700 per hari.
Bandingkan dengan meminjam kepada rentenir bunganya bisa 50 persen satu bulan dan itu pun dipotong di awal.

Irsyad menjelaskan Bank Nagari sampai akhir tahun 2021 masih menyediakan pagu KUR super Mikro untuk pinjaman MaRANDANG ini kurang lebih Rp8 miliar.

Dengan asumsi plafond maksimal Rp10 juta per nasabah maka masih dapat disalurkan kepada 800 orang nasabah, sehingga kami siap mendukung program ini.

"Untuk kantor kami yang lain seperti di Cabang Batusangkar, saat ini juga sedang memproses kerja sama dengan Pemda Tanah Datar untuk membuat program pinjaman lunak yang akan disubsidi pemdanya. Hal-hal seperti ini yaitu produk–produk pinjaman yang membantu masyarakat khususnya usaha mikro akan terus kami lakukan dengan bersinergi dengan para stakeholder," sebutnya.

Dikatakannya dengan adanya program tersebut, maka Bank Nagari yang selaku stakeholder dalam pembangunan ekonomi di Sumbar akan semakin menunjukkan peran masing-masing khusus dalam pengembangan usaha mikro.

Dengan program itu, Bank Nagari akan turut dapat membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap produk dan layanan keuangan atau inklusi keuangan.

"Jadi Pinjaman Marandang ini merupakan pinjaman tanpa agunan tambahan yang harus dikembalikan kepada bank, kami berharap peran dan komitmen semua pihak yang berkepentingan untuk dapat membantu mewujudkannya dengan baik," harap Irsyad.

Disamping itu untuk pengembangan pelaku usaha mikro ini tentu sangat membutuhkan pelatihan, asistensi dan fasilitasi kegiatan yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha, dan ini menjadi tugas dan tanggungjawab bersama.

"Agar program ini dapat berhasil maksimal, kami harapkan kepada instansi dan dinas terkait juga dapat membantu menghilangkan atau mengusir para rentenir dari sentra–sentra ekonomi," pintanya.

"Rentenir ini kadang-kadang menjadi beban bagi usaha super mikro karena bunganya yang mencekik. Ini yang coba diantisipasi Bank Nagari dengan terobosan program Marandang ini," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Menurutnya masyarakat yang terjerat praktik rentenir hanya akan jadi pencari uang bagi rentenir karena bunganya yang tinggi sehingga lama kelamaan akan semakin terjerat.

Dengan hadirnya program marandang akan memudahkan dan memberikan keleluasaan dan menguntungkan masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha.

"Dalam masa pandemi Covid-19 memang perlu terobosan yang dilakukan untuk bisa membantu usaha mikro kecil agar bisa bertahan bahkan kalau memungkinkan terus berkembang," ujarnya.

Dia menyebut pemerintah daerah juga akan berupaya memberikan keringanan lebih diantaranya dengan "membeli" bunga bank dari pinjaman usaha super mikro.

"Dalam pertemuan dengan bupati/wali kota ada yang berinisiatif akan membeli bunga pinjaman di bank sehingga pinjaman di masyarakat akan lebih rendah bunganya," ujarnya.

Mahyeldi berharap dengan program Bank Nagari dan bantuan pemerintah tersebut kesejahteraan masyarakat akan bisa tingkatkan.

Sementara Kepala OJK Sumbar Yusri menambahkan selama ini persoalan utama masyarakat memang soal akses keuangan yang dianggap rumit.

"Jika melihat kemampuan masyarakat itu sebenarnya ada. Terbukti dari kemampuan membayar hutang pada rentenir meskipun berbunga tinggi," ujarnya.

Diakuinya sewaktu pergi ke Kota Sawahlunto bersama Bank Nagari terkait Program Merandang tersebut. Ternyata Pasar Sawahlunto itu telah dikuasai oleh rentenir.

"Kalau tidak salah perkiraan saya, ada sekitar 80 persen pedagang di Pasar Sawahlunto itu bergantung pada rentenir. Nah ini yang akan perjuangkan," tegasnya. (k56).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Noli Hendra
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper