Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tidak lagi menjadikan komoditas karet sebagai salah satu komoditas unggulan. Bahkan terhitung tahun 2021 ini, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar tidak mengalokasikan bantuan untuk tanaman karet tersebut.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Syafrizal mengatakan banyak sebab sehingga komoditas karet kini tidak lagi jadi perhatian.
"Masyarakat juga sudah mulai meninggalkan tanaman karet ini, selain itu harganya dulu itu sulit diposisi yang bagus. Baru akhir-akhir ini harganya sudah bagus yakni Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram dalam bentuk bokar," kata pria yang akrab disapa Jejeng ini kepada Bisnis di Padang, Selasa (23/3/2021).
Permasalahan lainnya ada juga laporan dari pengusaha karet bahwa ada ditemukan karet sintetis alias karet buatan yang diduga datang dari petani karet di Sumbar.
Dengan kondisi demikian, maka Pemprov Sumbar melihat komoditas karet tidak lagi menjadi komoditi yang bagus untuk dikembangkan.
"Biasanya tiap tahunnya kita ada mengalokasikan bantuan bibit karet. Mulai 2021 ini tidak lagi," sebutnya.
Menurutnya kendati Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tidak lagi memprioritaskan komoditas karet, bukan berarti Pemprov meminta seluruh tanaman karet ditebang atau dialihfungsikan ke komoditas lainnya.
Akan tetapi bagi perkebunan yang telah ada saat ini dibiarkan jalan dan tetap bisa memproduksi. Artinya cuma yang untuk pembukaan lahan baru yang tidak jadi prioritas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar.
Untuk itu Pemprov tidak lagi mengalokasikan sejumlah bantuan untuk perkebunan karet termasuk soal bibit, juga tidak ada lagi penyaluran bantuan bibit karet dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar.
"Nantinya bagi masyarakat yang ingin memulai tanaman karet ini, akan kita coba arahkan menanam kelapa. Karena kita melihat tanaman kelapa di Sumbar cukup bagus, buktinya kelapa jadi salah satu komoditi ekspor di Sumbar," ujarnya.
Ekspor Karet Sumbar
Di satu sisi Jejeng mengaku bahwa komoditas karet di Sumbar sudah menjadi komoditas ekspor dengan tujuan China, Malaysia, India, Latvia, Amerika Serikat, Finlandia, dan Jepang.
Jejeng menjelaskan pada tahun 2020 jumlah karet di Sumbar yang diekspor itu sebanyak 58.442 ton dengan nilai ekspor sebesar Rp1,4 miliar.
Di Sumbar luas lahan perkebunan rakyat karet itu 181.002 hektare dengan produksi 163.801 ton dan produktivitas 1.258 kg per hektar. Memang jumlah petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan karet itu cukup besar yakni 186.091 keluarga.
Daerah di Sumbar yang tercatat memiliki lahan perkebunan karet berada di Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Pasaman dan Limapuluh Kota.
"Kondisi seperti itu kita melihat belum begitu bagus. Produktivitas rendah karena belum menerapkan GAP dan tanaman sudah tua, mutu bokar/ lateks rendah," jelasnya.
Ditambahkan para petani tidak menggunakan alat dan bahan panen yang direkomendasikan serta tercampur dengan bahan lain. Sehingga harga ditingkat petani rendah, karena kualitas rendah dan pengaruh harga karet dunia.
Jejeng menyebutkan pihaknya juga telah melakukan peremajaan tanaman dengan bantuan benih unggul (okulasi), memberikan bimtek GAP karet, bantuan pupuk subsidi, tapi masih melihat kondisi yang bagus.
Bahkan juga sudah didorong adanya intervensi program pemerintah seperti pemanfaatan karet untuk campuran aspal guna meningkatkan harga. Tapi belum mampu mengangkat kondisi karet di Sumbar.
"Jadi rencana kita di Pemprov, agar kondisi pertanian dan perkebunan di Sumbar terus berjalan. Kita akan mengarahkan petani untuk melirik potensi lainnya, seperti halnya kelapa," ucap Jejeng.
Hal ini dikarenakan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar telah mempersiapkan penanaman 1 juta bibit kelapa yang ditargetkan terealisasi dalam jangka selama 5 tahun.
"Tahun 2021 ini akan direalisasikan 200.000 bibit kelapa, begitu selanjutnya hingga 5 tahunnya. Karena target kita produksi bisa meningkat," tegasnya.
Dia menjelaskan program penanaman 1 juta bibit kelapa itu, juga merupakan program kerja Gubernur Sumbar Mahyeldi. Untuk itu bagi petani yang bila berkeinginan baru memulai berkebun karet, pihak Pemprov akan berupaya untuk mengajak untuk menanam kelapa, karena lebih menjanjikan ketimbang karet. (k56)