Bisnis.com, PADANG - Pengerjaan proyek jalan tol Padang - Pekanbaru sempat dikabarkan dihentikan oleh PT Hutama Karya. Penghentian proyek konon karena pembebasan lahan yang sangat lambat.
Kabar itu pun dibantah Kementerian PUPR melalui PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Seksi I Siska Martha Sari.
Menurut Siska sampai saat ini tidak ada arahan untuk penghentian pekerjaan proyek jalan tol Padang - Pekanbaru.
Bahkan, lanjut Siska, pengerjaan yang dilakukan sudah cukup hingga saat ini.
Di antaranya, pembayaran uang ganti rugi, pengadaan tanah jalan tol Padang - Pekanbaru untuk Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuak Alung - Padang (Sta 4 + 200 - 36 + 600) sudah dilakukan di Kantor Bupati Padang Pariaman.
"Tidak ada pembatalan dalam pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru. Pembangunan ini adalah program nasional," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021).
Baca Juga
Siska menyatakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembebasan lahan tol Padang - Pekanbaru Seksi I berada di daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin dan terakhir di Kapalo Hilalang di kawasan Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan.
Artinya, lanjut Siska, sampai saat ini pihak Kementerian PUPR tetap melanjutkan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru.
"Bahkan masyarakat sudah sepakat untuk penggantian lahan yang terkena pembangunan jalan tol, yang dulu sempat terkendala dalam hal penggantian lahan," ungkapnya.
Menurutnya hal tersebut dipertegas lagi oleh Direktur jalan Bebas Hambatan Kementrian PUPR yang menyatakan tidak ada penghentian pekerjaan jalan Tol Padang- Sicincin.
Pekerjaan konstruksi akan tetap jalan mengikuti progres lahan yang sudah dibebaskan.
Sebenarnya, kata Siska, banyak keuntungan yang didapat masyarakat dari banyaknya item penilaian pengadaan tanah. Di samping nilai pasar harga tanah yang paling menentukan, juga ada nilai solatium ditambah nilai premium.
Tim appraisal (penilai) juga memperhatikan nilai tanah secara detail berdasarkan banyak faktor. Sebagai contoh, tanah yang berada di pinggir jalan lebih mahal daripada di pedalaman.
Tanah matang dan tidak matang juga berbeda harganya. Tanah yang memiliki sertifikat lebih mahal dibandingkan tanah yang belum memiliki sertifikat. Untuk penilaian ganti kerugian tanah dilaksanakan oleh appraisal sebagai konsultan independen.
"Selama ini masyarakat hanya mengira bahwa harga tanah diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), padahal itu tidak betul. NJOP hanya sebagai salah satu item dalam penilaian tim appraisal. Yang paling menentukan adalah nilai pasar tanah. Banyak faktor penilaian lain juga," jelasnya.
Dia menyebutkan lahan tol Padang - Pekanbaru Seksi I diupayakan untuk membebaskan lahan masyarakat, supaya pekerjaan kontruksi dapat segera dilaksanakan.
Total panjang ruas jalan yang dibebaskan dari 0 hingga 36 km secara luas sudah mencapai 20.4 persen dan secara proses pengadaan tanah tahap per tahap kegiatannya sudah berjalan 56 - 57 persen.
Mengenai anggaran pembebasan lahan, Siska mengatakan masih mencukupi. Namun, ujarnya, tidak tertutup kemungkinan akan bertambah apabila dibutuhkan.
"Kita sudah menganggarkan sebanyak Rp200 miliar untuk pembebasan lahan jalan tol ini, yang sudah direalisasikan sampai bulan ini sekitar Rp90 miliar, jadi masih tersisa Rp110 miliar lagi," sebutnya.
Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumbar Yuhendri Yakub menyebutkan semua tahapan yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik.
"Baik progres sampai penggantian lahan sudah berjalan lancar," ungkap Yuhendri.
Penggantian lahan terkesan lambat karena pengurusan dokumen kepemilikan dari masyarakat terlambat diserahkan ke pihak BPN.
Tetapi, ujar Yuhendri, pihaknya tetap memberi dorongan agar percepatan pengurusan dokumen bisa segera terlaksana.
"Sampai saat ini kita tetap melakukan penggantian lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
