Bisnis.com, PADANG - Asosiasi Komoditi Gambir Indonesia (AKGI) menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang terlihat belum melakukan langkah konkret untuk mengangkat harga gambir yang kini dimonopoli India.
Ketua AKGI Ramal Saleh mengatakan hampir dua tahun lamanya harga gambir di Sumbar tidak mengalami kenaikan. Hal ini jelas telah terjadi monopoli oleh eksportir tunggal di Sumbar yakni India.
"Harga gambir di Sumbar ini dimonopoli oleh India, ada mafianya. Barusan supplier menghubungi saya kalau penjualan 1 ton gambir ke eksportir India masih belum dibayarkan. Sudahlah murah dibelinya, hutang lagi," katanya kepada Bisnis di Padang, Senin (23/11/2020).
Menurutnya kondisi yang demikian sudah 2 tahun lamanya dirasakan oleh petani hingga ke supplier di Sumbar. Dimana secara jelas menunjukan telah terjadi insider trading yang dilakoni oleh India.
Insider trading ini bukanlah sebuah tudingan tanpa bukti, Ramal Saleh yang juga telah mencoba untuk jadi pengumpul, kini dia harus menelan kerugian karena 100 ton lebih gambir kering yang dibelinya dari petani harus ditahan di dalam gudang.
"Insider trading ini membuat kita pengumpul lokal jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Akibatnya petani harus menjual harga gambirnya itu dengan harga yang ditetapkan eksportir India sesuka hatinya," sebut dia.
Ramal Saleh melihat situasi monopoli harga gambir itu bisa dikendalikan bila pemerintah serius dan fokus untuk melepaskan diri tindakan semena-mena India menetapkan harga gambirnya.
Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah yakni perlu membentuk badan penyangga. Peran badan penyangga di sini bisa menampung produksi gambir dari petani yang dapat di simpan di dalam gudang.
Begitu juga soal harga, badan penyangga harus berani memberikan harga yang layak untuk petani gambir. Setidaknya harga minimal untuk gambir kering itu Rp50.000 per kilogramnya.
"Pemprov Sumbar sudah punya resi gudang di Kabupaten Limapuluh Kota. Gudang itu seharusnya bisa digunakan untuk menyimpan gambir petani yang sudah dibeli oleh badan penyangga, tapi tidak dijalankan," ucap dia.
Persoalan yang membuat belum berfungsi dengan baiknya resi gudang itu, karena pemerintah belum membentuk badan penyangganya. Di sini lah yang AKGI nilai bahwa pemerintah itu tidak serius untuk membantu petani gambir di Sumbar terlepas dari monopoli India.
Padahal hitung-hitungan dari Ramal Saleh yang juga sebagai Ketua Kadin Sumbar ini, bila badan penyangga yang bisa dibentuk untuk menjalankan resi gudang itu, maka soal monopoli bisa diselesaikan.
Sebab, bila para petani menjual hasil produksinya ke badan penyangga, maka gambir itu bisa disimpan dulu di dalam gudang tersebut, hingga nanti India yang datang langsung ke resi gudang.
Apabila hal itu terjadi, dapat dipastikan India tidak bakalan bisa lagi menetapkan harga sesuka hatinya. Karena urusannya bukan lagi dari pengumpul ke eksportir, melainkan urusan eksportir India dengan badan penyangga.
"Tapi sayangnya pemerintah belum serius soal ini. Ada kemungkinan pemerintah tidak punya untuk membeli gambir-gambir dari petani. Namun disinilah yang jadi pertanyaan untuk pemerintah, serius apa tidak menyelesaikan monopoli harga gambir ini," tegasnya.
Dalam hitung-hitungan Ramal Saleh, bila badan penyangga bisa menampung gambir dari petani, setidaknya dalam satu bulan itu ada sekitar 1 ton gambir yang bisa ditampung dengan harga minimal Rp50.000 per kilogramnya, dan artinya butuh dana sebesar Rp1 miliar.
Mengingat sifatnya resi gudang untuk menyimpan gambir kering, setidaknya butuh 6 bulan lamanya badan penyangga untuk mengeluarkan dana fokus untuk membeli hasil produksi dari gambir petani. Artinya butuh uang sebanyak Rp300 miliar.
"Saya rasa jika Sumbar serius, maka nilai Rp300 miliar itu tidaklah banyak untuk membantu kesejahteraan masyarakat petani gambir, sehingga bisa melepaskan diri dari monopoli India," ujar dia.
Untuk membicarakan itu, Ramal Saleh meminta agar pemerintah membuat sebuah pertemuan dengan berbagai pihak termasuk AKGI dan Kadin serta pihak terlibat lainnya.
"Saya berharap pemerintah merespon ini secara secepat. Karena waktu 2 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar. Mari bergerak bersama, jangan biarkan ekonomi petani gambir di Sumbar terus-terusan anjlok," pinta dia.
Dia juga menginginkan agar kepada kepala daerah baru nanti di Sumbar bisa menjadikan pembahasan prioritas untuk mengangkat harga gambir di Sumbar.
Terkait kondisi harga gambir, Anggi, petani di Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, mengatakan, saat ini harga gambir hanya Rp15.000 per kilogram.
"Bahkan sebelum pandemi inipun harga gambir tidak bisa lebih dari Rp20.000 per kilogram nya. Ini adalah tahun-tahun yang suram bagi kami petani gambir," kata Anggi yang dikutip Bisnis terpisah.
Diakuinya bahwa akibat kondisi harga yang anjlok itu, cukup banyak petani yang malah mengabaikan lahannya dan beralih untuk turun ke sawah. Namun bagi petani yang tidak memiliki lahan sawah, masih tetap untuk memanen gambir.
Khusus di Kecamatan Sutera, ada sekitar ratusan hektare perkebunan gambir. Dan bisa dikatakan hanya sebagian kecilnya saja yang perkebunan gambir tetap dipanen daun-daun gambirnya.
Selebihnya perkebunan dibiarkan ditumbuhi semak belukar, karena merasa merugi jika tetap memanen gambir disaat harga lagi anjlok.
Sebab untuk memanen gambir itu butuh buruh tani yang tentunya harus mengeluarkan biaya untuk membayar upah. Artinya bila ingin memanen gambir dalam situasi harga murah ini, harus melakukan tenaga sendiri tanpa harus melibatkan buruh tani.
"Tapi kalau tanpa ada buruh taninya, kerja akan lambat serta menghabiskan waktu yang lama dan membuat hasil panen gambir hanya sedikit. Maka penghasilan pun tak seberapa," ujarnya.
Di Pesisir Selatan, bila melibatkan buruh tani, maka akan ada sistem bagi hasil. Dimana hasil panen akan dibagi 50:50, dimana 50 persen untuk pemilik kebun dan 50 persen untuk upah buruh.
Memang dari sisi kerja panen cukup cepat, namun dari sisi penghasilan dengan harga yang murah, bagi pemilik lahan nilai pendapatan dari perkebunan gambar belum begitu memuaskan.
"Jadi sama saja besar pasak daripada tiangnya. Makanya banyak petani yang pilih turun ke sawah, dan membiarkan kebun gambir ditumbuhi semak belukar," ungkapnya.
Sedangkan Anggi sendiri memilih untuk tetap pergi ke kebun gambir, karena mempertimbangkan kondisi ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi ini.
"Daripada menganggur di rumah. Biarlah saya ke kebun, meski hasilnya sulit melepas lelah, tapi setidaknya dapat melepas belanja sehari-hari," tegas dia.
Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Syafrizal mengatakan di daerahnya itu ada dua daerah yang memiliki perkebunan yang cukup luas yakni Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Berbicara soal resi gudang, diakuinya resi gudang telah lama ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Namun sampai saat ini gudang itu masih kosong dan tidak ada satupun gambir petani yang disimpan di sana.
Hal itu terjadi karena adanya karakter masyarakat petani gambir yang sudah terbiasa menjual hasil panennya ke pengumpul. Ada juga petani berpikir tidak apa-apa harga murah, asalkan usai panen uangnya sudah bisa diterima.
"Saya melihat kelembagaannya yang perlu dibenahi dan disiapkan SDM yang handal. Agar eksportir India itu tidak semena-mena menetapkan harga," ujarnya.
Soal penetapan harga, Jejeng mengaku pemerintah tidak membuat kebijakan untuk menentukan batas harga gambir. Kecuali beras, memang pemerintah ada menentukan harganya.
Hal ini yang mungkin dimanfaatkan oleh eksportir India, sehingga mereka bisa menetapkan harga sesuka hati mereka (eksportir India).
Begitu juga soal mengurus resi gudang, Pemprov Sumbar telah menunjuk Pemkab Limapuluh Kota sebagaimana mestinya peran dari resi gudang tersebut. Nyatanya hal itu belum berjalan dengan baik.
"Kalau pembentukan badan penyangga memang belum dilakukan. Seharusnya memang datang dari pihak swasta, bukan dari pemerintah. Saya pun berencana untuk menggelar rapat bersama AKGI itu, agar persoalan ini bisa ditemukan solusinya," sebut pria yang akrab disapa Jejeng ini.
Di satu sisi Jejeng pun khawatir bila nanti luas lahan perkebunan gambir di Sumbar berkurang, karena petani merasa gambir tidak lagi jadi komoditi yang menjanjikan, yang membuat terjadi alih fungsi lahan.
Menurutnya bila hal itu terjadi, dapat dipastikan perekonomian petani gambir bakal terganggu.
Dia juga mengakui bahwa kondisi anjloknya harga gambir di Sumbar selama 2 tahun terakhir ini adalah monopoli dari India. Karena produksi gambir di Sumbar ini tujuan ekspornya hanya ke India dan tidak ada ke negara lainnya.
"Untuk penjualan domestik ada untuk gambir Sumbar ini yakni ke Yogyakarta. Tapi itu hanya sebagian kecilnya saja," ujar dia.
Jejeng juga menyatakan bahwa gambir adalah salah satu komoditi unggulan di Sumbar. Luas perkebunan gambir di Sumbar mencapai 31.791 hektare dengan produksi 17.057 ton per tahunnya.
Dari uas lahan itu ada sebanyak 32.135 keluarga yang menggantungkan hidup ke perkebunan gambir.
Dia menjelaskan Sumbar adalah penyedia gambir 2/3 di Indonesia dan ekspor ke India sebesar 1.000 ton/bulan nya.
Gambir adalah suatu komoditas yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti farmasi, kosmetik, batik/tekstil, cat, penyamak kulit, biopestisida hormon tumbuh, pigmen, minuman, dan campuran bahan pelengkap makanan. (k56)
