Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Data Penerima Bantuan Covid-19 di Riau Masih Tumpang Tindih

Pemerintah Provinsi Riau mengingatkan agar pemerintah kabupaten dan kota memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat.
Sejumlah pedagang kaki lima menawarkan masker kain kepada pengguna jalan di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (7/4/2020). Penjual kaki lima menjual masker kain dan sarung tangan bermunculan di Kota Pekanbaru memanfaatkan langkanya masker saat wabah Covid-19 dengan harga jual berkisar Rp10.000 hingga Rp20.000 per helai./Antara-FB Anggoro.n
Sejumlah pedagang kaki lima menawarkan masker kain kepada pengguna jalan di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (7/4/2020). Penjual kaki lima menjual masker kain dan sarung tangan bermunculan di Kota Pekanbaru memanfaatkan langkanya masker saat wabah Covid-19 dengan harga jual berkisar Rp10.000 hingga Rp20.000 per helai./Antara-FB Anggoro.n

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengingatkan agar pemerintah kabupaten dan kota memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat. 

Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menyarankan supaya pihak terkait yang membagikan sembako di tingkat kabupaten dan kota benar-benar mendata penerima bantuan sehingga tidak tumpang tindih.

"Jangan ada lagi masyarakat yang mendapatkan bantuan sampai dua atau tiga kali dan bahkan ada yang tidak dapat sama sekali," kata Edy melalui keterangan resmi yang dikutip, Senin (4/5/2020).

Sebelumnya, disebutkan bantuan terdiri dari bantuan pemerintah pusat melalui beberapa program dan bantuan pemerintah provinsi serta bantuan pemerintah kota berupa sembako dan uang tunai.

Adapun, masyarakat hanya diperbolehkan menerima satu jenis bantuan. Misalnya, masyarakat yang telah mendapatkan bantuan pemerintah pusat tidak lagi menerima bantuan dari pemkot maupun pemprov.

Hal itu untuk meratakan pemberian paket bantuan agar tidak ada yang menerima kelebihan bantuan atau malah tidak dapat mendapatkan bantuan sama sekali padahal sama-sama membutuhkan.

Dalam praktiknya, banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang menolak bantuan dari pemerintah dan komponen lainnya lantaran bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan data masyarakat yang telah diberikan.

"Terkait pendistribusian sembako tersebut di beberapa daerah terjadi penolakan," imbuh Edy.

Edy menyampaikan keputusan masyarakat yang menolak bantuan dari pemkot Pekanbaru tersebut agar bantuan yang diberikan bisa disesuaikan dengan data yang telah diberikan sebelumnya kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Chairani menyampaikan bantuan paket sembako telah disalurkan kepada 15.625 Kepala Keluarga per 3 Mei 2020.

“Dari total 15 ribuan KK, sudah sekitar 7 ribuan paket sembako yang sudah kita salurkan," katanya.

Adapun pendistribusian sembako tersebut berlangsung di 30 kelurahan yang saat ini belum semuanya tervalidasi. Chairani menambahkan dalam empat hari ke depan akan diusahakan agar semua data tervalidasi atau sebelum bantuan PSBB tahap kedua disalurkan.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah memperpanjang periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 14 Mei 2020. Adapun pada PSBB tahap pertama pada periode 17—30 April 2020, Pemkot Pekanbaru telah menyalurkan bantuan yang terdiri dari 100 ton besar dari Cadangan Besar Pemerintah (CBP) di Bulog dan lauk pauk dari APBD Kota Pekanbaru senilai Rp123 ribu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dwi Nicken Tari
Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper