Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau meyakinkan bahwa kepentingan pangan di Bumi Lancang Kuning tidak akan terkendala selama pandemi virus Corona atau Covid-19, termasuk selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang akan segera berlaku di Kota Pekanbaru.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan bahwa rantai pasoan pangan dari daerah lain tidak akan mengalami gangguan meski Kota Pekanbaru segera memberlakukan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB).
“Tidak ada masalah yang berkenaan dengan kepentingan sembako dan lainnya,” kata Syamsuar melalui telekonferensi, Senin (13/4/2020).
Dia menjelaskan bahwa setiap daerah yang berada di perbatasan antara Riau dan provinsi lainnya telah dibuat check-point yaitu tempat pemeriksaan keluar dan masuk orang.
Di check-point tersebut juga akan dilakukan pengawasan terhadap logistik barang-barang kebutuhan pokok supaya Riau yang memiliki ketergantungan dengan daerah tetangganya tidak mengalami kekurangan kebutuhan pokok.
“Sudah jelas berkaitan PSBB tidak mengganggu logistik, selain pangan, yang berkaitan dengan angkutan sawit, angkutan industri yang ada di sini termasuk juga energi, migas, elpiji itu tidak terganggu,” jelas Syamsuar.
Baca Juga
Pada akhir Maret 2020, Pemerintah Provinsi Riau menjamin ketersediaan bahan pangan cukup hingga Lebaran nanti.
Abdul Muis S Ali, Kepala Bulog Riau—Kepri mengungkapkan saat ini stok beras di Riau sebanyak 13.000 ton dan akan ditambah 7.000 ton lagi sehingga totalnya menjadi 20.000 ton. Stok gula, daging beku, dan minyak goreng juga disebutnya masih cukup menjelang Lebaran nanti.
"Totalnya stok beras kita ada 20.000 ton. Lalu, gula ada 301 ton, daging beku 27.000 kilogram, dan minyak goreng 53.000 liter. Itu jumlah yang cukup untuk menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri," kata Abdul.
Adapun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menitip pesan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memastikan setiap kepala daerah mampu menjaga ketersediaan bahan pokok.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah memberikan peringatan bahwa pandemi Covid-19 dapat memnyebabkan kelangkaan pangan atau bahkan krisis pangan dunia.
Setiap kepala daerah, kata Jokowi, perlu mengkalkulasi kebutuhan pangan setiap daerah hingga beberapa waktu ke depan. Dengan demikian kelangkaan bahan pokok bisa dihindari dan tidak terjadi kenaikan harga secara berlebihan.
“Mungkin panen yang [bulan] ini baik, lalu panen pada penanganan yg ke bulan Agustus dan September betul-betul dilihat secara detail sehingga tidak mengganggu produksi rantai pasok maupun distribusi bahan makanan yang ada,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference, Senin (13/4/2020).
