Bisnis.com, PALEMBANG -- Sikap pemerintah dan pihak-pihak tertentu yang menyebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dulu dikenal PNS terpapar ideologi radikal tidak terbukti di Kota Palembang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang, Kurniawan, Jumat (15/11/19).
"Jika secara langsung kami tidak melihat seperti apa terpapar radikalisme, hanya ada beda-beda pendapat dan itu wajar-wajar saja," ujarnya.
Dia menerangkan, terkait informasi adanya ASN yang terpapar ideologi radikalisme, biasa terjadi di satu daerah dan paling banyak diwaspadai adalah guru.
Pemerintah mensinyalir hal tersebut, karena adanya praktik-prakit belajar yang tidak mengedepankan lagi ideologi Pancasila.
Misalnya, disekolah tersebut tidak lagi mengadakan pelajaran yang berkaitan dengan Pancasila dan melarang murid-muridnya untuk melaksanakan kegiatan upacara.
"Kita masih mencari tau termasuk pembuktiannya, tidak bisa serta-merta disebut terpapar radikal hanya gara-gara tidak melaksanakan upacara," terangnya.
Meski begitu, bersama dengan pihak terkait seperti TNI dan Kepolisian, akan mengantisipasi dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti FGD (Focus Group Discusion) dan melaksanakan penyuluhan ke sekolah-sekolah.
"Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sudah MoU (Memorandum of Understanding) dengan Bina Dharma serta akan melibatkan beberapa komunitas untuk terus melakukan sosialisasi," ulasnya.
Kurniawan memastikan kondisi Palembang sejauh ini masih aman dan tidak mudah terpengaruh adanya hal-hal yang merusak tatanan keamanan diwilayah ini.
"Meski aman kita juga jangan lengah. Kita juga di forum forum resmi rutin menggelar sosialisasi serta deteksi dini tentang bahaya terorisme," katanya.
