Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan menilai rencana pembangunan jembatan Sumatra Selatan–Bangka Belitung akan menguntungkan kedua daerah tersebut yang salah satunya memudahkan arus distribusi perdagangan antarprovinsi.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Bangka Belitung (Babel) selama ini mendapat pasokan kebutuhan bahan pokok, terutama sayur, dari sentra pertanian di Sumsel.
“Kalau ada jembatan itu nantinya akan memudahkan distribusi barang, dampaknya ke perdagangan Sumsel, pedagang kita bisa ke sana,” katanya, Jumat (21/7/2019).
Deru menambahkan tak hanya berdampak pada arus distribusi barang, pembangunan jembatan yang disokong penuh APBN itu dinilai mempermudah akses mobilitas masyarakat terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang menjadi titik jembatan di bagian Sumsel.
“Efeknya banyak ya. Kalau itu [jembatan] di OKI, salah satunya pelayanan penerbangan. Jadi tidak harus ke Palembang kan. Kalau warga di sana ingin ke Jakarta kan bisa naik pesawatnya di Babel,” katanya.
Oleh karena itu, kata Deru, pemprov mendukung penuh pembangunan jembatan sepanjang 13 kilometer yang akan dimulai pada 2020. Adapun proyek tersebut ditaksir menelan dana senilai Rp15 triliun.
Baca Juga
Deru memastikan jika secara prinsip, pembangunan jembatan Sumsel – Babel yang sudah dimasukkan dalam proyek strategis nasional (PSN) itu sudah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Akan tetapi, tetap harus dilakukan feasibility study (FS) yang harus sudah dimulai tahun depan.
“Studi kelayakan itu berbiaya mahal dan Kementerian PU yang membiayai. Studi kelayakan ditarget pada 2020. Jadi dihitung dulu secara konkrit,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR RI Basoeki Hadimoeldjono mengatakan pusat mendukung secara utuh. Hanya saja ia meminta Pemprov Sumsel dan Babel melakukan FS yang baik dan kuat terlebih dahulu.
“Proyek ini potensial untuk dibiayai melalui APBN mari bikin FS yang kuat agar kami bisa putuskan ini dibangun. Banyak daerah lain yang juga minta dibangunkan jembatan, misalnya Batam. Kalau APBD kurang mendingan ditangani APBN,” katanya.
