Tim Percepatan KEK Tanjung Api-Api Di-Deadline hingga 5 Februari

Pemerintah Provinsi  Sumatra Selatan segera membentuk tim percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api—Api atau KEK TAA untuk menyelesaikan persoalan yang mengadang realisasi kawasan itu.
Dinda Wulandari | 07 Januari 2019 14:06 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kedua kiri) bersama Staf Khusus Menteri pertahanan Noor Marzuki (kiri), Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (kanan) dan jajarannya melihat peta perluasan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Tanjung Api-api di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (5/1/2019). - Antara/Nova Wahyudi

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi  Sumatra Selatan segera membentuk tim percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api—Api atau KEK TAA untuk menyelesaikan persoalan yang mengadang realisasi kawasan itu.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan tim percepatan itu bertugas menyelesaikan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) selambatnya pada 5 Februari 2019.

“Serta penyelesaian Amdal (analisa mengenai dampak dan lingkungan), secepatnya [amdal] kami selesaikan karena ini wewenangnya ada di provinsi,” katanya, Senin (7/1/2019).

Deru mengatakan dirinya ingin terjadi realisasi pembangunan pada tahun ini untuk KEK TAA. Oleh karena itu, pihaknya sangat concern untuk menyelesaikan persoalan lahan KEK yang terletak di Kabupaten Banyuasin itu.

Seperti diketahui, sebelumnya lahan peruntukan KEK di lokasi lama ada seluas 2.030 hektare. Dari luas lahan tersebut yang berhasil dibebaskan baru 67 ha saja.

Masalah lahan inilah yang membuat KEK sulit direalisasikan karena terbatasnya dana pembebasan serta lokasinya yang masih terlalu jauh dari bibir pantai.

"Jika kita minta perpanjangan untuk hal yang impossible itu percuma saja, paling kita dikasih waktu 3 bulan dan itu tidak mungkin selesai. Makanya saya minta revisi lokasinya dan disetujui,” katanya.

Deru menjelaskan dari KEK TAA ke Pelabuhan TAA berjarak 15 kilometer. Lahan yang berada di sepanjang jarak itu kebetulan dimiliki oleh PT Tri Patria yang merupakan aset keluarga Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.

“Saya sudah ketemu langsung [dengan Ryamizard] sebagai putra daerah ternyata beliau bersedia menggabungkan lahan ini tanpa ganti rugi,” katanya. 

Dengan adanya persetujuan dari pemilik lahan itu, kata gubernur, lokasi KEK TAA akan semakin  mendekati pelabuhan dengan tambahan luasan lahan sekitar 2.500 ha.

Dia menjelaskan, dalam revisi yang diajukan pemprov bukan untuk membatalkan KEK TAA akan tetapi merevisi agar Tanjung Carat dijadikan bagian dari KEK TAA. 

"Lahan yang lama tidak kita batalkan, saya sudah minta ke Menko ini tetap kita gunakan untuk daerah penyangga misalnya untuk pemasarannya. Nah untuk pembangunan di KEK TAA ini nantinya bisa B to B saja. Pemerintah provinsi sifatnya hanya memediasi saja," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengaku sangat berharap kawasan impian tersebut segera terwujud.

Seperti diketahuinya dari 12 kawasan yang sudah ditetapkan pemerintah baru 3 KEK yang terealisasi dan kegagalan pembangunan KEK diakuinya banyak terganjal masalah lahan.

"Kalau memang ini nanti jadi, berarti ini KEK ke-4. Saya berharap ini jadi, besok saya menghadap pak Presiden, saya malu kalau ini tidak jadi," jelasnya saat berkunjung ke Palembang baru-baru ini.

Sebagai putra daerah, Ryamizard sangat senang jika di tanah kelahirannya berhasil membangun KEK dan pelabuhan besar. 

Tag : tanjung api-api, KEK Tanjung Api-api
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top