Bisnis.com, PALEMBANG – Penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, tercatat masih jauh dari target di mana realisasi baru mencapai 38,43% per Oktober 2018.
Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkab Muba, Ibnu Sa’ad, mengatakan pihaknya saat ini tengah menggenjot penerimaan PBB untuk mengejar ketertinggalan target tersebut.
“Seharusnya realisasi bisa mencapai 70% oleh karena itu kami minta peran aktif para kepala UPTD (unit pelaksana teknis daerah) untuk meningkatkan penerimaan PBB,” katanya, Selasa (16/10).
Ibnu mengatakan pihaknya meminta kepala UPTD untuk bertatap muka dengan para stakeholder dengan melibatkan aparat desa setempat saat penagihan, dengan begitu target penerimaan PBB dapat tercapai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Retribusi Daerah (BPPRD) Muba Riki Junaidi tak menyangkal bahwa terdapat sejumlah kendala dalam pengumpulan PBB ini, di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat dan kerap terjadinya kerusakan sistem jaringan.
“Jika sudah begini maka mau tidak mau kami harus turun langsung menjemput bola ke lapangan. Tapi muncul pula masalah baru yakni jumlah SDM yang terbatas,” kata dia.
Baca Juga
Sementara itu terkait rendahnya realisasi pajak ini, Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan pemkab memberi sanksi bagi camat yang realisasi penerimaan PBB-nya rendah.
“Ya, memang tahun ini masih berjalan dan belum final, karena masih ada waktu agar seluruh camat dan segenap unsur untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Bagi camat yang daerah pajaknya 100% akan kita berikan reward dan bagi yang rendah akan kita berikan punishment,” kata Dodi.
Berdasarkan data BPPRD Muba disebutkan terdapat tiga kecamatan yang realisasi PBB-nya rendah hingga 19 September 2018 yakni Kecamatan Babat Supat dengan persentase 19,60%, Kecamatan Tungkal Jaya dengan persentase 14,06% dan Kecamatan Lais dengan persentase 8,80%.
