Bisnis.com, PALEMBANG -- Real Estat Indonesia (REI) Sumatra Selatan menilai jika kebijakan harga rumah khususnya untuk murah atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini belum berpihak kepada industri properti.
Ketua DPD REI Sumsel, Bagus Pranajaya mengatakan, belum lama ini pemerintah melalui Kementerian PURR kembali mengeluarkan regulasi terkait syarat peningkatan kualitas (spek) kepada pengembang untuk pembangunan pembangunan rumah murah.
“Namun, hal itu juga tidak diikuti dengan perhitungan baru atas penetapan harga rumah itu sendiri,”katanya, baru-baru ini.
Menurut dia, sejak dari tahun 2013 hingga 2018 ini, penetapan harga rumah subsidi dari pemerintah hanya berkisar maksimal 5% per tahun. Sementara harga bahan material hingga lahan kenaikaknya setiap tahun jauh lebih tinggi.
“Dengan kondisi tersebut, idealnya kenaikan rumah bersubsidi itu berkisar 15%--20% setiap tahun,” katanya.
Perhitungan tersebut berdasarkan hasil kajian interen yang dilakukan REI. Bahkan, untuk di Sumsel sendiri idealnya harga rumah murah saat ini sudah berkisar sekitar Rp140 juta-Rp150 juta dengan catatan pemerintah tetap memberikan subsidi KPR 5% serta bantuan keringan uang muka Rp4 juta dari pemerintah kepada pengembang.
Baca Juga
“Nah, batasan aturan dari pemerintah tersebut kan hanya sampai tahun ini dan belum diputuskan untuk tahun depan. Oleh karena itu kami akan mengajukan beberapa usulan perhitungan kepada pemerintah agar dapat menjadi bahan masukan untuk menetapkan batas atas harga rumah bersubsidi tahun depan,” katanya.
Menurut Bagus, kedepan harusnya jika pemerintah mengatur mengenai spek konstruksi maupun syarat tertentu dalam pembangunan rumah bersubsidi dapat dipertimbangkan pula unsur harga jual yang layak ke pasar.
“Kami akan mendorong agar perhitungan harga jual ini dibenahi. Karena yang selama ini terjadi tidak berimbang,” katanya.
Meski demikian, pada dasarnya REI tentu akan mendukung kebijakan baru terkait peningkatan kulitas rumah murah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut.
“Kami juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggota agar menjalani ketentuan yang telah dilakukan,” katanya.
