Bisnis.com, PALEMBANG – Pengembang perumahan di Sumatra Selatan mendesak pemerintah pusat untuk segera menambah kuota fasilitas likuiditas pembayaran perumahan atau FLPP yang telah habis sejak Juli 2019.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumsel, Bagus Pranajaya Salam, mengatakan ludesnya jatah subsidi untuk rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu membuat bisnis perumahan terganggu.
“Kawan-kawan pengembang sudah mengeluh luar biasa, masyarakat juga. Dampaknya bisa panjang kalua FLPP tidak ditambah. Ada sekitar 2.000 unit sampai 3.000 unit rumah yang belum akad kredit,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (30/9/2019).
Bagus menjelaskan tidak hanya pengembang yang terganggu, melainkan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap hunian jadi sulit tercapai. Kondisi terhentinya FLPP itu, kata dia, juga dapat berimbas ke bisnis pembiayaan yang dijalankan perbankan.
“Kami kan mau mengembalikan pinjaman dana konstruksi ke bank. Belum lagi kami harus bayar pekerja dan kewajiban lainnya, jadi ini kalau satu tersumbat ya tersumbat semua,” katanya.
Menurut Bagus, pengembang di lapangan masih terus melanjutkan pembangunan rumah karena permintaan pasar MBR masih sangat tinggi.
Baca Juga
Bahkan berdasarkan catatan REI Sumsel, realisasi pembangunan rumah di daerah itu sudah mencapai 6.000 unit per Semester I/2019 dari target 13.000 unit hingga akhir tahun ini.
“Mayoritas yang dibangun adalah rumah MBR karena demand-nya memang ke sana. 90% anggota kami bermain di rumah MBR,” katanya.
Bagus mengemukakan pengembang lokal sulit mengandalkan rumah komersil karena permintaan dari masyarakat yang tidak sederas rumah bersubsidi. Bahkan pengembang yang mulanya bermain di segmen komersil malah beralih ke rumah FLPP agar bertahan di bisnis property.
Melesatnya permintaan masyarakat terhadap hunian yang bunga kreditnya disokong pemerintah tersebut juga tercermin dari penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) oleh perbankan di Sumsel yang tumbuh positif selama tiga tahun terakhir.
Melansir data Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 (OJK KR 7) Sumbagsel, realisasi KPR mencapai Rp9,47 triliun per Juli 2019. Penyaluran itu tumbuh sebesar 15% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,42 triliun.
Dalam penyaluran KPR yang dicatat otoritas tersebut termasuk pula KPR dengan skema FLPP di dalamnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
