Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

REI Sumsel Desak Pusat Tambah Kuota FLPP

Pengembang perumahan di Sumatra Selatan mendesak pemerintah pusat untuk segera menambah kuota fasilitas likuiditas pembayaran perumahan atau FLPP yang telah habis sejak Juli 2019.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 30 September 2019  |  17:28 WIB
REI Sumsel Desak Pusat Tambah Kuota FLPP
Ilustrasi - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, PALEMBANG – Pengembang perumahan di Sumatra Selatan mendesak pemerintah pusat untuk segera menambah kuota fasilitas likuiditas pembayaran perumahan atau FLPP yang telah habis sejak Juli 2019.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumsel, Bagus Pranajaya Salam, mengatakan ludesnya jatah subsidi untuk rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu membuat bisnis perumahan terganggu.

“Kawan-kawan pengembang sudah mengeluh luar biasa, masyarakat juga. Dampaknya bisa panjang kalua FLPP tidak ditambah. Ada sekitar 2.000 unit sampai 3.000 unit rumah yang belum akad kredit,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (30/9/2019).

Bagus menjelaskan tidak hanya pengembang yang terganggu, melainkan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap hunian jadi sulit tercapai. Kondisi terhentinya FLPP itu, kata dia, juga dapat berimbas ke bisnis pembiayaan yang dijalankan perbankan.

“Kami kan mau mengembalikan pinjaman dana konstruksi ke bank. Belum lagi kami harus bayar pekerja dan kewajiban lainnya, jadi ini kalau satu tersumbat ya tersumbat semua,” katanya.

Menurut Bagus, pengembang di lapangan masih terus melanjutkan pembangunan rumah karena permintaan pasar MBR masih sangat tinggi.

Bahkan berdasarkan catatan REI Sumsel, realisasi pembangunan rumah di daerah itu sudah mencapai 6.000 unit per Semester I/2019 dari target 13.000 unit hingga akhir tahun ini.

“Mayoritas yang dibangun adalah rumah MBR karena demand-nya memang ke sana. 90% anggota kami bermain di rumah MBR,” katanya.

Bagus mengemukakan pengembang lokal sulit mengandalkan rumah komersil karena permintaan dari masyarakat yang tidak sederas rumah bersubsidi. Bahkan pengembang yang mulanya bermain di segmen komersil malah beralih ke rumah FLPP agar bertahan di bisnis property.

Melesatnya permintaan masyarakat terhadap hunian yang bunga kreditnya disokong pemerintah tersebut juga tercermin dari penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) oleh perbankan di Sumsel yang tumbuh positif selama tiga tahun terakhir.

Melansir data Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 (OJK KR 7) Sumbagsel, realisasi KPR mencapai  Rp9,47 triliun per Juli 2019. Penyaluran itu tumbuh sebesar 15% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,42 triliun.

Dalam penyaluran KPR yang dicatat otoritas tersebut termasuk pula KPR dengan skema FLPP di dalamnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

flpp rei sumsel
Editor : Rustam Agus

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    Terpopuler

    Banner E-paper
    back to top To top