Bisnis.com, MEDAN - Serikat Petani Indonesia menilai kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di sektor pertanian sepanjang 2017 masih memerlukan banyak perbaikan.
Karena itu, Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengungkapkan, organisasinya memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintahan Jokowi-JK dengan harapan dapat terealisasi mulai 2018.
"Pertama adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah harus mengubah paradigma pembangunan pertanian dari agro-industri ke agroekologi," katanya saat temu pers Catatan Akhir Tahun SPI 2017 yang digelar di Medan, Rabu (27/12/2017).
Menurut dia, Agroekologi merupakan sistem pertanian yang menyeluruh dan mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat pertanian.
Sistem pertanian ini tidak menggunakan benih produksi perusahaan, pupuk dan obat-obatan kimia, tetapi menggunakan benih petani, pupuk dan obat-obatan alami yang ada di sekitar tanah pertanian petani.
SPI meyakini dengan agroekologi keluarga petani akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan sosial, alam menjadi lestari, lingkungan terjaga dan juga menghentikan ketergantungan petani terhadap produk korporasi.
“Agroekologi juga bisa menghentikan perubahan iklim,” katanya.
Rekomendasi selanjutnya, Pemerintah harus segera mendistribusikan lahan kepada petani, bukan hanya sekedar sertifikasi. SPI menilai bahwa kemiskinan di pedesaan bisa diatasi dengan memberikan tanah untuk bertani.
"Jangan mimpi petani mau sejahtera kalau tak punya tanah, jangan mimpi kalau sektor pertanian diminati kalau tanah untuk digarap saja tak ada."
Berikutnya, SPI juga meminta Pemerintah serius dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria yang selama ini telah menyengsarakan petani.
Semangat UU Desa Nomor 6/ 2014 seharusnya dijalankan seiring dengan undang-undang lain yang relevan dengan masyarakat perdesaan.
Yakni UU Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta UU Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Rekomendasi berikutnya tak kalah penting. SPI juga meminta Pemerintah segera mendirikan badan pangan yang berada di bawah langsung Presiden, sebagai mandat dari UU Pangan.
Badan ini bertugas menyetabilkan gejolak harga pangan yang selama ini dinilai gagal dijalankan oleh Bulog.
"Pemerintah juga harus menyegerakan program desa berdaulat benih dan mendukung petani yang menangkarkan dan melestarikan benihnya karena berdaulat benih adalah jalan awal menuju kedaulatan pangan."
