Bisnis.com, MEDAN - PT PGN (Persero) Tbk. merasa tidak mendapatkan informasi apapun pada saat awal terjadinya penyusutan pasokan gas bumi dari Arun yang disalurkan PT Pertagas Niaga.
Hal itu diungkapkan Herry Yusuf, Departement Head GDMR3 PT PGN (Persero) Tbk, dalam pertemuan yang difasilitasi Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba di ruang rapat gedung manajemen PT Jui Shin di Kawasan Industri Medan, Jumat (22/12/2017).
Pertemuan itu digelar terkait dengan terjadinya krisis gas bumi di Sumatra Utara yang sudah berlangsung tiga pekan terakhir, yang mana volume pasokan gas Sumut mengalami penurunan lebih dari separuh.
"Informasi ke kami itu masuk tanggal 5 (Desember) sore, jadi sebetulnya sudah mengalami penurunan karena kami juga monitor, kok ini ada penurunan? Rupanya penurunan sudah terjadi tanggal 4 tapi kami baru dapat informasi tanggal 5," jelasnya.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari yang sama, PGN Medan langsung memberitahukan kepada seluruh pelanggan gas industri di wilayah kerjanya.
Adapun suplai gas ke pelanggan yang masih berjalan sekarang, katanya, karena mereka memiliki dua sumber pasokan, yakni dari Aceh dan Wampu. Biasanya, mereka menerima gas bumi sekitar 13 BBTUD, yakni 9 BBTUD dari Aceh dan sisanya dari Wampu.
"Sekarang yang dari Aceh dari 9 hanya tinggal 2, tetspi 2 juga yang kami terima kurang. Yang tadinya kami dapat tekanan 16 bar, sekarang ini hanya 3 bar, jadi berdampak semuanya."
Dia melanjutkan, mereka berharap penyusutan dapat selesai pada 23 Desember, tetapi informasi yang beredar masih simpang-siur. Padahal, bila membandingkannya dengan kontrak gas mereka dengan pihak lain, biasanya ada jadwal pemeliharaan, tetapi ini sama sekali tidak ada informasi dari PT Pertagas Niaga.
"Kalau terjadwal dan sudah tahu, kami pasti sudah antisipasi, tapi ini sama sekali kami tidak bisa antisipasi. Dengan kondisi ini, hanya sebagian yang bisa kami suplai dan semua tidak ada yang bisa penuh."
Bila akan ada pemeliharaan, kata dia, minimal tiga bulan sebelumnya mereka sudah mendapatkan informasi. Bahkan dengan pihak lain, setahun sebelumnya mereka sudah mendapatkan informasi lebih detil sampai kepada tanggal dan diinformasikan kembali jika ada perubahan jadwal.
"Bila itu dilakukan, kami bisa menjaga agar suplai tetap stabil."
Parlindungan Purba mengatakan, Komite II DPD RI berencana mendatangi langsung kedua sumur gas Blok North Sumatera Offshore (NSO) dan North Sumatera B (NSB) di Arun, Aceh, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bila sampai dengan Sabtu (23/12), suplai gas ke Sumut belum normal.
