Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sumbagut Belum Sampai 1 Juta Orang

Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut mengungkapkan data yang mengartikan bahwa hingga kini jumlah peserta di wilayah kerjanya bahkan belum mencapai 1 juta orang.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumut Umardin Lubis/JIBI - Yoseph Pencawan
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumut Umardin Lubis/JIBI - Yoseph Pencawan

Bisnis.com, MEDAN - Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut mengungkapkan data yang mengartikan bahwa hingga kini jumlah peserta di wilayah kerjanya bahkan belum mencapai 1 juta orang.

Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Umardin Lubis mengatakan, kondisi ketenagakerjaan di wilayah kerjanya sesuai data dari BPS Sumut dan Aceh pada Februari 2017, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 6,157 juta orang.

"Di mana sebanyak 39,88% adalah pekerja formal dan sisanya sebanyak 60,12% didominasi oleh pekerja informal," ujarnya pada acara pembukaan Rapat Koordinasi antar Lembaga yang digelar Kanwil BPJS TK Sumbagut di Medan, Kamis (19/10) malam.

Adapun data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 September 2017 untuk wilayah Sumbagut yaitu, jumlah tenaga kerja formal (penerima upah) aktif sebanyak 726.119 orang dengan jumlah perusahaan aktif sebanyak 37.249 perusahaan.

Sedangkan jumlah tenaga kerja informal (bukan penerima upah) aktif sebanyak 53.055 orang. Bila peserta tenaga kerja formal dan informal dijumlahkan, maka berarti jumlah kepesertaan di wilayah Sumbagut hanya sebanyak 779.174, belum mencapai 1 juta orang.

Menurutnya, kondisi ini salah satunya yang mendasari digelarnya rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Tenaga Kerja dan Unit Layanan Pengadaan se-Sumatera Utara.

Dengan Rakor ini, pihaknya berharap dapat mengoptimalkan peran pemerintah daerah melalui BPKAD, Dinas Tenaga Kerja dan Unit Layanan Pengadaan dalam meningkatkan kepesertaan BPJS TK di Sumatra Utara.

Disamping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga katanya perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah se-Sumatra Utara untuk memperlancar program jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang.

"Kami berharap pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam mendaftarkan seluruh pekerja, baik itu pekerja non ASN maupun pekerja formal dan informal yang ada di wilayah kerja masing-masing."

 

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yoseph Pencawan
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper