Bisnis.com, MEDAN – Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan produktivitas industri olahan komoditas binaan, termasuk cabai di wilayah Sumatra Utara, sebagai salah satu solusi untuk meredam inflasi di daerah ini.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara, Arief Budi Santoso mengatakan peningkatan produktivitas industri olahan salah satunya cabai diyakini akan menjadi salah satu solusi untuk mencegah kerugian petani pada saat harga komoditas tersebut anjlok.
“Saat ini sumbangsih peranan cabai merah terhadap inflasi di Sumatra Utara mencapai 77%. Sesuai arahan Gubernur Sumatra Utara kepada kami agar usaha atau industri olahan komoditas binaan Bank Indonesia, seperti cabai untuk ditingkatkan,” kata Arief di sela-sela kegiatan Pelatihan Pembinaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah kepada Anggota Polri di wilayah Polda Sumatra Utara, Kamis (12/10/2017).
Menurut Arief, Dinas Pertanian Sumatera Utara menyatakan Harga Patokan Petani (HPP) cabai merah di tingkat petani berkisar Rp 15.000-Rp18.000 per kilogram (kg) .Harga ini dinilai masih memberi keuntungan bagi petani.
Badan Pusat Statistik Sumatra Utara mencatat komoditas-komiditas yang mengalami peningkatan harga paling tinggi pada September 2017 adalah cabai rawit dan cabai merah, masing-masing sebesar 35,94% dan 28,82%. Diikuti tomat buah (17,09%), tongkol (10,98%), dencis (4,03%), nasi dengan lauk (2,81%) dan daging ayam ras (2,24%).
Koordinator Tim Pemantau Harga Pangan Sumut Gunawan Benjamin sebelumnya membenarkan bahwa harga komoditas cabai mengalami kenaikan yang signifikan pada September 2017. Bahkan harga cabai merah di Medan saat ini masih bertahan menembus angka Rp40.000 per Kg.
Dengan kondisi ini dia meminta berbagai pihak terkait untuk memberikan perhatian serius karena kenaikan harga cabai memberi kontribusi yang signifikan terhadap laju inflasi di Sumut, khususnya Medan.
Terkait upaya meredam inflasi, Arief mengungkapkan, saat ini belum ada regulasi turunan dari pemerintah pusat yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemerintah daerah terkait anggaran khusus untuk melakukan operasi pasar (OP).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan setiap Pemerintah Provinsi menyiapkan anggaraan khusus untuk melakukan OP guna membantu Pemerintah Pusat menekan angka inflasi di daerah.
“Untuk bisa memanfaatkan itu harus ada aturan-aturannya. Aturan ke bawahnya belum lengkap, yang pada akhirnya menghambat pemda kabupaten/kota untuk melakukan OP,” ujar Arief.
Selain memperkuat produksi pangan, Bank Indonesia juga menempuh sejumlah langkah untuk pengendalian inflasi di daerah. Di antaranya, meningkatkan program pemdampingan dan pembinaan kelompok petani, memperkuat kerja sama antardaerah dan mempercepat pembentukan BUMD dan BUMDes, serta percepatan riset terapan benih.
“Kalau BUMD Pangan, beberapa kabupaten di Sumatra Utara sedang membangunnya, salah satunya di Deli Serdang,” ujar Arief.
