Bisnis.com, MEDAN - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mengembangkan ekonomi klaster di kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba Sumatra Utara, guna mendukung pembangunan sektor pertanian dan mendorong pariwisata kawasan tersebut.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan pihaknya akan bertemu dengan empat kepala daerah di kawasan Danau Toba untuk mendapatkan masukan maupun usulan terkait pembentukan ekonomi klaster ini.
“Ekonomi klaster kaitannya dengan pertanian dan pariwisata. Jadi menentukan komoditasnya apa, nanti kami tunggu masukan dari bupati-bupati. Pemerintah pusat akan dukung usulannya,” kata Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo, kepada Bisnis, usai menghadiri Seminar Nasional Politeknik Medan di Kampus Universitas Sumatra Utara, akhir pekan ini.
Pemerintah pusat, lanjut Eko, nantinya akan memberikan insentif berupa bantuan bibit, traktor dan peralatan pertanian lainnya secara gratis untuk mendukung ekonomi klaster tersebut. Selain itu, lanjut Eko, pihaknya akan mengajak dunia usaha untuk berinvestasi di daerah yang masuk dalam ekonomi klaster tersebut.
Menilik data yang dikeluarkan Kemendesa PDTT, per 1 September 2017, sebanyak 5.417 desa yang tersebar di 27 kabupaten di Provinsi Sumatra Utara mendapatkan alokasi dana desa pada tahun ini. Realisasi penyaluran dana desa di provinsi ini sudah mencapai 61,08% atau sebesar Rp2,56 triliun dari total Rp4,19 triliun yang dialokasikan pada 2017.
Perguruan Tinggi
Dalam upaya membangun desa dan daerah tertinggal, pemerintah juga telah merangkul perguruan tinggi di Indonesia. Kemendes PDTT sudah memiliki forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang beranggotakan 44 universitas dan diketuai oleh Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB).
Forum ini salah satu tugasnya untuk menyeleksi pendamping desa dan memiliki program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Untuk KKN Tematik, Pertides pada tahun lalu telah mengirimkan lebih dari 75.000 mahasiswa di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk membantu membangun jembatan, saluran irigasi, administrasi desa dan lain-lain.
Sementara itu, ujar Eko, saat ini proses pemilihan tenaga pendamping desa sudah diserahkan ke provinsi bekerjasama dengan perguruan tinggi. Bukan hanya menyeleksi, tapi juga bisa memanfaatkan tenaga-tenaga dari universitas untuk menjadi pendamping desa.
"Dengan adanya peran dari Pertides diharapkan dapat mengubah status desa sangat tertinggal atau tertinggal menjadi desa berkembang, mengubah desa berkembang menjadi desa mandiri," ujar Eko.
Dia menilai para alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia berpeluang untuk menjadi tenaga siap pakai yang dibutuhkan dalam pembangunan desa. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah gencar membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Seperti pembangunan jalan tol, jembatan, saluran irigasi, bendungan dan pembangunan fisik lainnya.
“Pembangunan itu membutuhkan tenaga siap pakai. Kami akan fasilitasi perusahaan dan perbankan baik BUMN maupun swasta untuk menyerap tenaga alumni dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki keahlian terutama dalam membangun desa. Kami akan bantu menjembatani dengan dunia usaha supaya keahlian para alumni bisa langsung diserap,” pungkasnya.
.jpg?w=300&h=221)
