Bisnis.com, MEDAN - Pada April 2017 lalu Sutrisno kembali terpilih sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran I (SPP UMS-I) dan baru akan dilantik pada 15 Oktober mendatang.
Ditemui di Sekretariat SPP UMS-I di kompleks perkantoran Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I di Medan, Senin (14/8/2017), dia menegaskan bahwa revisi UU Migas dan kedaulatan energi nasional menjadi isu sentral yang tetap didengungkan organisasinya.
Mengapa tetap berkukuh konsern terhadap kedua masalah tersebut? Dia menyebutkan, salah satu alasannya adalah agar Indonesia mampu lagi menjadi eksportir Migas dan perusahaan asing harus diposisikan sebagai mitra, bukan sebagai penguasa blok Migas.
"Kalau hari ini kan, bloknya dikuasai oleh perusahaan asing. Karena itu, Jangan lagi ada kontrak G to B (government to bussiness)."
Dia yakin Indonesia mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi sama baiknya dengan asing, terlebih negara ini memiliki BUMN yang diisi oleh SDM-SDM ahli di bidang Migas dan sudah diakui dunia.
Pemerintah harus mengedepankan rasa kebanggan nasional (national pride) yang mana anak-anak bangsa diakui kelayakannya oleh negara sendiri untuk mengelola sumber daya alamnya.
Dia memastikan, hal ini merupakan sikap SP Pertamina secara nasional, sebagai bagian dari upaya mendukung pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka membangun kedaulatan energi nasional.
"Kemudian kontrak-kontrak Migas yang sudah puluhan tahun itu habis, tetapi masih produktif, dikembalikan saja ke anak bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa berdaulat dan merasakan kedaulatan energi secara nasional kalau blok-blok migas dikuasai asing?"
SPP UMS-I sendiri saat ini memiliki struktur kepengurusan yang baru untuk periode 2017-2020 dan ia masih tetap dipercaya memimpin organisasi yang berbasis di Medan itu untuk kedua kalinya.
SPP UMS-I memiliki struktur kepengurusan di lima provinsi di Sumatra, mulai dari Aceh sampai ke Pronvinsi Kepulauan Riau atau sama dengan wilayah kerja Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I.
Meskipun tidak ada kewajiban bagi karyawan Pertamina bergabung dalam serikat pekerja, tetapi hampir 90% dari jumlah karyawan di MOR I tercatat sebagai anggota SPP UMS I.
