Sebut Pemecatan Sopir Tak Masalah, Federasi Pekerja Pertanyakan Manajemen Indomaret

Bisnis.com, MEDAN - Sikap manajemen PT Indomarco Pristama Cabang Medan yang menganggap pemecatan terhadap tiga sopir barangnya bukan menjadi suatu masalah menuai respon keras dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia.

Dalam keterangan persnya, Ketua Umum DPP Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Herman Abdurahman mempertanyakan dasar pemikiran atas sikap manajemen Indomaret Medan tersebut.


(Baca: Pecat 3 Sopir Pemerotes Upah Lembur, Indomaret Anggap Tak Masalah)


"Dari mana logikanya PHK sepihak itu tidak masalah? Sementara buruh bekerja untuk keberlangsungan dirinya dan keluarganya serta menjawab kebutuhan masyarakat dengan melakukan distribusi barang setiap hari," katanya, Senin (7/8/2017).

Dari kerja tersebut, lanjut dia, buruh dibayar dengan upah sebagai kompensasi atas kerjanya sehingga memiliki daya beli terhadap barang dan jasa untuk sekedar bertahan hidup bagi diri dan keluarganya.

Jika buruh dipecat atau di-PHK maka penghasilan akan hilang dan buruh bersama keluarganya tidak akan mampu menjawab kebutuhan hidup dan akan menambah deretan angka pengangguran, khususnya di Sumatra.

"Tapi bagi manajemen perusahaan Indomarco Pristama itu bukan menjadi urusannya, tidak ada kaitannya dengan tindakan yang diambilnya.

"

Sikap manajemen Indomaret Medan dinilainya lahir dari hubungan produksi yang memposisikan buruh sebagai beban biaya yang sama posisinya dengan cost produksi yang lain.

Layaknya seperti komoditas, bukan sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya, termasuk mereka yang duduk di posisi manajemen.

"Manajemen berkesimpulan dirinya jauh berbeda dengan buruh sehingga mem-PHK buruh menjadi bagian prestasi manajemen PT Indomarco Pristama.
"


(Baca: Protes Upah Lembur, Tiga Sopir Barang Indomaret Dipecat)


Selain itu, dia juga mempertanyakan manajemen Indomaret Medan yang menyatakan bahwa mereka selalu menerapkan Standar Operating Prosedure (SOP) sebelum mengeluarkan kebijakan, termasuk dalam melakukan pemecatan dan penanganan penyampaian aspirasi pekerja.

Menurutnya, hal itu adalah tidak benar karena semua kebijakan dikeluarkan tidak dengan alasan yang jelas, terlebih pada saat mogok kerja para sopir, pihak manajemen memasukkan keterlibatan militer.