Bisnis.com, PALEMBANG – Para pekerja bank di bidang tresuri akan memiliki standar kompetensi kerja baru pada Oktober tahun ini guna mengantisipasi tuntutan dan daya saing bisnis perbankan yang kian kompetitif.
Selama ini, profesi bidang tresuri (treasury) mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Treasury Dealer, Settlement, dan Money Broker yang ditetapkan dalam Kepmenakertrans No. 274/2007. Standar ini akan diperbaharui baik dari sisi substansi maupun nomenklaturnya menjadi SKKNI Bidang Treasuri.
Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Trisnawati Gani mengatakan standar yang masih berlaku harus diperbaharui karena telah menjadi acuan selama 10 tahun. Padahal, berdasarkan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan, SKKNI tiap bidang dirumuskan ulang setelah berlaku lima tahun.
“Dari hasil kaji ulang SKKNI yang ada, kami melihat perlu ada pembaharuan, termasuk judulnya, karena sudah ketinggalan dengan tuntutan dunia bisnis dan regulasi,” katanya di sela-sela lokakarya Prakonvensi Nasional SKKNI Bidang Tresuri di Palembang, Kamis (27/7/2017).
Trisnawati menjelaskan profesi bidang tresuri sangat vital dalam roda bisnis sebuah bank. Mereka bertugas mengelola, mengotimalkan aset dan liabilitas bank agar likuiditas tetap terjaga. Pekerjaan itu harus dijalankan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan resiko.
Berdasarkan Permenaker No. 3/2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perumusan SKKNI diusulkan oleh instansi teknis dan para pemangku lain seperti asosiasi industri, profesi, dan masyarakat. Rancangan itu disusun secara berjenjang dari prakonvensi, konvensi, hingga akhirnya ditetapkan lewat keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
Trisnawati menuturkan OJK menggelar prakonvensi SKKNI Bidang Tresuri di Palembang yang hasilnya akan disempurnakan pada konvensi di Jakarta pada September 2017. Berdasarkan ketentuan, rancangan final SKKNI hasil konvensi disahkan 21 hari setelah disodorkan kepada Kemenaker. Alhasil, SKKNI Bidang Treasuri paling cepat berlaku pada Oktober 2017.
Namun, Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemenaker Sukiyo menyebutkan penetapan SKKNI bisa lebih panjang bila dalam proses verifikasi masih terdapat kekurangan. Bahkan, dia mengaku ada rancangan SKKNI yang sejak lima bulan lalu tak kunjung disahkan karena berbagai faktor.
“Untuk SKKNI Bidang Tresuri ini saya sih berharap sebelum batas waktu maksimal [21 hari] diteken Menteri,” ujarnya.
Menurut Sukiyo, SKKNI Bidang Tresuri mendesak tidak hanya karena tuntutan regulasi melainkan juga penyesuaian zaman. Dia mencontohkan saat ini teknologi sudah berkembang dan pasar semakin terbuka baik di tingkat Asean hingga global.
“SKKNI ini harus jadi acuan semua bank, di bidang tresurinya, berarti untuk semua pejabat. Standar ini bisa menilai kualitas sumber daya manusia agar punya kualifikasi.”
Direktur Pusat Penilaian OJK Lasmaida Gultom meyakini SKKNI yang baru memungkinkan pekerja unit tresuri bank besar dan kecil di Tanah Air memiliki kualifikasi yang sama. Di samping itu, regulator juga merancang SKKNI berkembang menjadi kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan kurikulum.
“Jadi nanti bisa digunakan untuk pendidikan vokasi. Mahasiswa bisa ikut kursus, ujian, dan begitu lulus sudah mendapatkan sertifikat yang bisa buat masuk kerja di bidang tresuri bank,” katanya di tempat yang sama.
