Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan Kepulauan Nias, yang fokus dibahas dalam pramusyarawah perencanaan dan pembangunan. Infrastruktur di Kepulauan Nias itu diantaranya jalan lingkar, penyediaan air bersih, ketersediaan listrik, dan bandara.
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menuturkan, pihaknya dan pemerintah daerah di Kepulauan Nias telah menyepakati beberapa program pembangunan lanjutan pada tahun depan seperti jalan lingkar Pulau Nias. Jalan ini akan menghubungkan seluruh Nias. Termasuk, pemeliharaan jalan provinsi yang dibangun saat gempa. Jalan ini sudah perlu direhabilitasi.
Selain itu, ada pula rehabilitasi rumah tidak layak huni dan perpanjangan landasan pacu Bandara Binaka dari 1.800 meter menjadi 2.000 meter. Selanjutnya, perpanjangan akan dilanjutkan menjadi 2.500 meter.
“Melanjutkan berbagai pembangunan ini juga sesuai dengan 10 prioritas pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan usaha dan pariwisata, ketahanan energi, pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, pembangunan wilayah tertinggal, dan politik, hukum serta keamanan dan pertahanan,” ujar Erry, Kamis (30/3/2017).
Lebih lanjut, Erry meminta, untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut, pemda agar aktif bekerja sama dengan swasta. Dia mencontohkan melalui alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, dana CSR agar dialokasikan terutama untuk infrastruktur baik secara langsung maupun melalui skema kerja sama antara pemda dengan badan usaha.
“Untuk pasokan listrik, kami sedang berupaya mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Sudah ada calon investor asal Korea Selatan yang berminat membangun pembangkit dengan energi terbarukan,” tambah Erry.
Adapun, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nias, Pemprov Sumut akan mendorong peningkatan produksi sapi potong. Salah satunya melalui penguatan usaha kelompok.
Kepulauan Nias memang selama ini menjadi kawasan yang tertinggal dari daerah lainnya di Sumut. Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia Wilayah Sumut, Hal ini terlihat dari pendapatan daerah. Nias Barat menjadi daerah kedua yang memiliki pendapatan daerah terkecil setelah Pakpak Barat yakni hanya Rp600 miliar. Pun Nias Selatan tercatat sebagai desentralisasi fiskal terendah karena komponen pajak daerah terhadap PAD hanya 27,9%.
Kendati demikian, daerah lainnya di Nias mulai aktif membangun, terlihat dari rasio belanja modal yang cukup tinggi. Rasio tertinggi bahkan dicatatkan oleh Nias Barat dan Nias Utara pada APBD 2016 yakni masing-masing 37% atau Rp235 miliar dan 36,3% atau Rp291,4 miliar.
