Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara meminta para kepala sekolah kejuruan melakukan lima kebijakan dalam pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan daya saing lulusan sampai masa yang akan datang.
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menuturkan, keberadaan SMK bukan hanya berdiri begitu saja, tetapi harus memenuhi beberapa kriteria.
"Pertama, setiap SMK harus memiliki Bursa Kerja Khusus," ungkapnya dalam Seminar Bursa Kerja Khusus di Sekolah Yayasan Pendidikan Nasional (YPN) Pencawan Medan, Sabtu (25/2/2017).
Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) menurutnya merupakan pengimplementasian dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan sumber daya manusia di Indonesia.
Dalam Inpres tersebut Presiden juga memberikan penugasan khusus kepada
11 kementerian dan lembaga untuk membuat peta jalan pengembangan SMK.
Syarat yang kedua adalah SMK harus memiliki lembaga sertifikasi profesi sehingga para siswa yang tamat nantinya akan langsung memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensinya.
Ketiga, kata Gubernur, SMK harus mempunyai teaching factory atau pabrik kecil-kecilan. "Kalau ada SMK jurusan otomotif dan tidak punya bengkel praktik, keterlaluan juga."
Selanjutnya, para kepala sekolah dia minta mencari berbagai peluang untuk membuka usaha baru bagi para lulusannya.
Dan terakhir, Tengku Erry meminta para kepala sekolah di provinsinya untuk mengembangkan industri kreatif di sekolahnya. Bila perlu, membuka SMK jurusan Industri Kreatif.
"Seperti kerajinan tangan atau suvenir. Berbagai tempat pariwisata kita masih sangat kurang industri kreatif. Kalaupun ada, justru barang-barangnya diimpor dari China. Banyak yang Made in China."
Dia memastikan, saat ini para lulusan SMK bukan hanya bersaing dengan tamatan SMK lain di satu kabupaten dan kota di provinsinya maupun dengan provinsi lain.
Namun juga bersaing dengan para tenaga kerja dari negara lain, terutama regional Asia Tenggara, dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
