Bisnis.com, PEKANBARU-- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau membentuk Satuan Tugas Tim Percepatan, Pemulihan, Pasca Penguasaan (TP4) sebagai langkah konkret penyelamatan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang mengalami kerusakan akibat perambahan dan penguasaan ilegal.
Gubernur Riau Abdul Wahid dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, menegaskan tim gabungan ini akan bekerja fokus pada tiga agenda utama yaitu penertiban, relokasi, dan reforestasi. Ketiganya dirancang untuk menata kembali kawasan TNTN agar bisa dikembalikan ke fungsi ekologisnya.
“Kami bersama Pak Kapolda, Kepala Kejati Riau, Kepala BIN, dan Bupati Pelalawan memutuskan membentuk tim daerah gabungan dalam rangka penataan kawasan,” ujarnya Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, langkah teknis yang lebih rinci akan segera disusun dalam waktu dekat. Seluruh rencana kerja TP4 nantinya akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat sebagai bagian dari sinergi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
“Langkah-langkahnya akan kami buat dalam waktu dekat. Plan ABC nanti kami laporkan ke Satgas Pusat,” imbuhnya.
Selain aspek penertiban dan pemulihan lingkungan, Pemprov Riau juga memberikan perhatian terhadap aspek sosial, terutama bagi masyarakat yang sudah terlanjur bermukim di dalam kawasan hutan.
Pendekatan komunikasi dan pemberdayaan akan diupayakan, sehingga masyarakat dapat menjalankan usaha di lokasi yang sesuai secara hukum, tanpa merusak kawasan konservasi.
“Kami berharap kawasan hutan dapat dipulihkan, dan masyarakat yang bermukim di dalamnya bisa diajak berdialog, untuk kemudian diberikan lokasi lain yang lebih sesuai untuk berwirausaha,” terang Wahid.
Meski demikian, penegakan hukum tetap akan berjalan. Setiap pelanggaran terhadap aturan kehutanan, termasuk perambahan dan penguasaan lahan ilegal, akan ditindak tegas. Pemprov Riau akan bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam proses ini.
“Mereka adalah rakyat kita, tapi hutan harus kita jaga bersama-sama. Tentu bagi mereka yang melanggar aturan akan ada sanksinya,” ujarnya.
Wahid juga menegaskan pembentukan TP4 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang menugaskan Satgas PKH melakukan penegakan hukum, pemulihan ekosistem, serta relokasi warga yang bermukim secara ilegal di kawasan hutan negara.
“Saya sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah siap mengamankan kebijakan-kebijakan yang diinstruksikan oleh Pak Presiden,” ungkapnya.
Gubri turut menyoroti pentingnya menjaga ekosistem gambut di Riau. Ia mengingatkan, kawasan gambut yang sehat berperan penting dalam penyerapan karbon, namun jika rusak atau terbakar, justru menjadi sumber emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim.
“Di Riau ini gambutnya cukup bagus untuk menyerap karbon. Namun, jika gambut terbuka karena penebangan hutan, malah dapat mengeluarkan emisi karbon yang lebih besar lagi. Untuk strategi pemulihan pasti ada, dan akan kita lakukan,” jelasnya.
Dengan terbentuknya TP4, Wahid berharap kawasan TNTN dapat dipulihkan secara bertahap. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor serta dukungan masyarakat menjadi kunci utama untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai habitat satwa liar, penyangga kehidupan, dan warisan alam bagi generasi mendatang.
