Bisnis.com, PALEMBANG — Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah sejak awal tahun telah memberikan pukulan bagi dunia usaha di sektor perhotelan.
Bahkan, di beberapa wilayah dampaknya telah mengakibatkan hotel melakukan PHK hingga gulung tikar.
Kondisi itu sejalan dengan prakiraan dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Selatan Kurmin Halim.
Pada awal tahun, Kurmin mengatakan jika efisiensi itu terus berlanjut maka akan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja di bisnis perhotelan.
“Hotel juga terpaksa melakukan efisiensi biaya operasional dan menekan penggunaan biaya tidak mendesak. Sedangkan jangka panjangnya (dampak) akan banyak terjadi PHK,” ujarnya pada awal tahun lalu, dikutip Rabu (4/6/2025).
Di lain sisi, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru mengaku telah mendengar informasi terkait impak dari efisiensi anggaran bagi usaha perhotelan.
Baca Juga
Namun, dia mengklaim bahwa kondisi tersebut belum terjadi di Sumsel.
“Saya dengar di pemberitaan begitu, tapi kayaknya belum terdampak di Sumsel, mudah-mudahan tidak,” kata dia.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, tingkat hunian kamar (TPK) hotel berbintang di wilayah itu telah menunjukkan adanya penurunan.
Kepala BPS Sumsel menyebut TPK hotel berbintang pada April 2025 tercatat 47,73% atau terkoreksi sebesar 4,48 poin dari periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 52,21%.
“Sementara untuk rata-rata lama menginap tamu, baik itu hotel berbintang maupun non bintang itu sama-sama relatif rendah,” jelasnya.
.jpg?w=300&h=221)
