Bisnis.com, BATAM - Pengalihan Participating Interest (PI) 10% di wilayah kerja Northwest Natuna (WK NWN) dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Prima Energy ke BUMD PT Pembangunan Kepulauan Riau Northwest Natuna (PK NWN) akhirnya terealisasi, Jumat (25/4/2025) di Tanjungpinang.
Realisasi tersebut itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengalihan PI antara CEO Prima Energy Pieters Utomo dan Direktur Utama PT PK NWN Syahril Efendi, yang disaksikan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad.
Pengalihan PI ini merupakan bagian dari implementasi ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 37/2016 beserta perubahannya melalui Permen ESDM Nomor 1/2025, yang mengamanatkan pemberian PI kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bentuk pemberdayaan daerah serta peningkatan partisipasi daerah dalam kegiatan usaha hulu migas.
Ansar menjelaskan proses pengalihan PI di Blok Migas Natuna ini cukup panjang, tapi nanti hasilnya akan memberikan dampak positif bagi Kepri, terutama dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami terus melakukan inovasi untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah, salah satunya dengan pengelolaan PI 10% ini," ujarnya.
Selain itu, Ansar juga memberikan apresiasi kepada SKK Migas yang merestui pengelolaan wilayah hulu migas di luar batas kewenangan wilayah laut Provinsi Kepri. Menurutnya, meski wilayah laut yang dimaksud merupakan kewenangan nasional, SKK Migas mengabulkan permohonan untuk memberikan hak pengelolaan ini kepada pemerintah daerah.
Baca Juga
"Pengelolaan ini membutuhkan investasi besar, mulai dari eksplorasi hingga proses pengembangan yang rumit, terutama di wilayah laut yang memerlukan teknologi dan sistem khusus," ucapnya.
Ia berharap dengan dimulainya proses ini, akan ada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta peluang bagi kabupaten-kabupaten di wilayah ini untuk berkembang lebih cepat.
"Saya optimis BUMD dan KKKS mampu mengelola PI ini secara optimal dan memberikan manfaat ke daerah," ujarnya.
Sekretaris SKK Migas Luky A Yusgiantoro pengalihan PI ini menjadi momentum penting bagi pengelolaan hulu migas di daerah. "Pengalihan PI 10% ini merupakan tonggak penting dalam memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan hulu migas," ujarnya.
Luky menyebut ini adalah milestone pertama kali di Provinsi Kepri, sesuai dengan semangat desentralisasi, yang memastikan bahwa kegiatan hulu migas tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan PI secara profesional, transparan, dan akuntabel. PI yang dikelola dengan baik akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah.
"Dengan adanya keterlibatan daerah, kita harapkan pengembangan sektor migas tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah pusat, tetapi juga untuk daerah," pungkasnya.(239)
