Bisnis.com, PADANG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat tengah mempersiapkan skema penghematan anggaran di lingkup Pemprov Sumbar seiring adanya kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran tahun 2025.
Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi mengatakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah yang dirasakan itu tidak masuknya dana transfer yang bersumber dari APBN ke daerah sebesar Rp140 miliar yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur di Sumbar.
“Jadi mengingat pembangunan di Sumbar tetap jalan, cara untuk menutupi anggaran Rp140 miliar yang tidak jadi masuk ke Sumbar, APBD 2025 yang ada saat ini digunakan secara efisien. Skemanya pun masih disiapkan dan dimatangkan, selanjutnya barulah menunggu persetujuan di Biro Hukum Setdaprov Sumbar, dan barulah dilanjutkan menjadi Surat Edaran Gubernur,” katanya, Rabu (12/2/2025).
Medi menyampaikan skema efisien anggaran yang diberlakukan di lingkup Pemprov Sumbar itu, mulai dari soal perjalanan dinas ke luar daerah, tagihan listrik, belanja rapat, dan beberapa poin lainnya yang masih dimatangkan.
Dia menyebutkan sembari menunggu terbitnya SE Gubernur tentang efisiensi anggaran, Bappeda juga telah mulai menerapkan efisiensi anggaran melalui menghemat penggunaan listrik. Dimana khusus di Kantor Bappeda terhitung 7 Februari 2025 lalu, telah menerapkan menghentikan penggunaan AC di ruangan pada pukul 16.00 Wib.
“Kemudian AC yang bisa dipakai di perkantoran hanya AC 24 PK, lebih dari itu tidak boleh,” ujarnya.
Baca Juga
Selain mematikan AC ruangan pada pukul 16.00 Wib itu, kata Medi, lampu penerang ruangan juga dimatikan, dan lampu yang hidup di malam hari di perkantoran hanya di bagian luarnya.
Menurutnya alasan efisien untuk tagihan listrik itu, karena di Bappeda Sumbar tagihan listrik per bulan rata-rata Rp22 juta. Hal ini baru untuk satu kantor dinas atau OPD (organisasi perangkat daerah) saja tagihannya, sementara ada banyak kantor OPD di lingkup Sumbar serta ditambah Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Sumbar.
“Rp22 juta tagihan listrik per bulan di Bappenda itu sebenarnya tidak sepenuhnya menggunakan listrik PLN, karena di Bappeda punya panel surya. Sementara tidak semua kantor OPD yang punya panel surya, artinya tagihan listrik lebih besar dari Bappeda,” ucapnya.
Oleh karena itu, efisien anggaran juga dilakukan pada berbagai aspek, terutama yang belanjanya tidak memberikan dampak kepada masyarakat. Seperti halnya soal tagihan listrik dan belanja perjalanan dinas ke luar daerah.
“Jadi belanja-belanja yang tidak berdampak langsung itu akan dikurangi,” tegasnya.
Begitupun untuk belanja perjalanan dinas ke luar daerah, tidak semua kegiatan harus membuat ASN atau gubernur harus datang langsung ke sebuah kegiatan yang di luar daerah. Intinya, jika kegiatan seremonial saja seperti pemotongan pita dan kegiatan serupanya, lebih memilih hadir secara virtual. Tapi jika ada kegiatan penting dan harus ke luar daerah, barulah bisa melakukan perjalanan dinas.
“Jangan sampai efisiensi anggaran ini malah membuat berkurangnya uang beredar di masyarakat. Makanya, belanja anggaran ini kami kaji juga, berdampak ke masyarakat atau tidak. Seperti belanja yang berdampak ke UMKM, hal ini akan kami upayakan tetap ada,” sebutnya.
Menurutnya belanja anggaran yang berdampak ke UMKM lebih kepada kegiatan rapat-rapat OPD, baik itu kantor maupun di sebuah ruangan di hotel. Karena melalui kegiatan rapat itu, hidangan makanan untuk tamu merupakan produk dari UMKM.
“Kalau rapatnya zoom, kondisi ini membuat UMKM kehilangan pasarnya. Kami tidak ingin hal itu terjadi. Makanya untuk anggaran yang memberikan dampak kepada masyarakat, akan kami upayakan tetap berjalan,” jelas Medi.
Dengan adanya upaya yang demikian, ujar Medi, ada peluang bagi anggaran daerah yakni APBD Sumbar yang sebesar Rp6,4 triliun itu bisa menutupkan anggaran dari APBN senilai Rp140 miliar yang tidak jadi masuk untuk alokasi tahun 2025.
“Begitu rencana kami untuk menutupi anggaran dari pemerintah pusat yang turut dipangkas dan tidak masuk ke Sumbar, meski sudah ada dialokasikan Rp140 miliar,” kata dia.
Medi merinci padahal anggaran Rp140 miliar itu diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur yang sejatinya untuk mendorong perekonomian di daerah, salah satunya untuk pembangunan irigasi pertanian dan jalan untuk mengangkut hasil perkebunan, dan dari anggaran Rp140 miliar itu ada DAK (dana alokasi khusus) untuk pertanian serta perkebunan.
“Pertanian dan perkebunan sektor terbesar penyumbang ekonomi Sumbar. Sekarang infrastruktur pendukungnya lagi dipangkas. Untuk itu, kami lagi mencari skema yang pas terkait kebijakan efisiensi anggaran ini, termasuk soal sektor pertanian ini. Jadi perlu ditunggu juga SE Gubernur terkait hal ini,” ungkapnya.
Lalu juga ada rencana lanjutan pembangunan jalan sepanjang 8 km untuk Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat yang bersumber dari APBN, yang juga ikut dipangkas di dalam pagu Rp140 miliar tersebut.
Kemudian Bappeda juga akan melihat kembali rencana-rencana kegiatan atau event yang telah dirancang untuk dilangsungkan di tahun 2025 ini. Kegiatan yang tidak memberikan dampak terhadap retribusi atau pajak, ada kemungkinan urung dilaksanakan.
“Jadi masih kami bahas, kegiatan mana yang perlu di efisiensikan dulu,” tutupnya.
