Bisnis.com, PADANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumatra Barat mencatat dari total 1.035 nagari/desa yang ada di Sumbar hanya 10 desa berstatus tertinggal.
Plt. Kepala Dinas PMD Sumbar Mahdianur mengatakan data terbaru tahun 2024 untuk desa tertinggal hanya bersisa 10 nagari dari sebelumnya pada 2023 berjumlah sebanyak 25 nagari.
"Kami juga telah mengentaskan desa sangat tertinggal di Sumbar. Karena sebelumnya masih ada daerah yang berstatus sangat tertinggal. Jadi berstatus sangat tertinggal dan tertinggal berbeda kategorinya," ujar dia, Jumat (13/9/2024).
Mahdianur merinci adapun kesepuluh desa yang masih berstatus tertinggal itu yakni enam desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rincian Desa Simalegi, Madobag, Simatalu, Matotonan, Bojakan, Sigapokna.
Dua nagari di Kabupaten Solok, meliputi, Nagari Tanjung Balik Sumiso dan Garabak Data. Kemudian Nagari Galugua di Kabupaten Limapuluh Kota dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan di Kabupaten Pasaman Barat.
Tidak hanya itu, lanjut dia, berhasil dalam membina pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Inovasi Desa dan Nagari di Sumbar, dan atas keberhasilan itu Gubernur Sumbar Mahyeldi menjadi salah satu dari dua gubernur menerima Piagam serta Lencana Abdi Inovasi Desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, saat Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) ke-25 di Lapangan Islamic Center Mataram, NTB, Senin 15 Juli 2024 lalu.
Dia menegaskan, keberhasilan mengentaskan desa sangat tertinggal dan berkurangnya nagari atau desa tertinggal di Sumbar, berkat fokusnya Pemprov Sumbar dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan nagari. Selain itu, penanganan yang dilakukan juga lengkap, terintegrasi serta berbasis data.
“Pembangunan dan pemberdayaan desa ini membentuk komitmen bersama lintas stakeholder untuk melaksanakan tindak lanjut hasil identifikasi di desa dan perdesaan baik yang dianggarkan APBDes, APBD maupun APBN,” jelasnya.
Dikatakannya bahwa kemandirian desa merupakan dicita-citanya Gubernur Mahyeldi. Karena memang untuk mencapai semua itu, memerlukan perencanaan eksklusif yang jelas serta upaya dan komitmen kolektif bersama, juga keterlibatan menyeluruh dari seluruh elemen masyarakat.
Kemudian berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumbar pada tahun 2021 lalu, jumlah nagari sangat tertinggal sebanyak tiga nagari, nagari tertinggal (35 nagari), nagari berkembang (415 nagari), nagari maju (399 nagari), nagari mandiri (76 nagari).
Selanjutnya, pada tahun 2022, Pemprov Sumbar telah berhasil mengentaskan nagari sangat tertinggal. Sedangkan nagari tertinggal berkurang menjadi 28 nagari, nagari berkembang (310 nagari), maju (458 nagari) dan mandiri meningkat menjadi (132 nagari) dengan total 928 nagari.
Tahun 2023, nagari tertinggal sebanyak 25 nagari, berkembang (829 nagari), maju (486 nagari), mandiri (226 nagari). Tahun 2024, nagari tertinggal di Sumbar tinggal 10 nagari lagi, berkembang (212 nagari), maju (445 nagari), mandiri (368 nagari), dengan total nagari mencapai 1.035 nagari.
Melihat kondisi itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi pernah menyampaikan bahwa IDM yang selama ini dikeluarkan oleh Kemendes PDTT akan bertransformasi menjadi indeks desa, mulai diaplikasikan tahun 2025 nanti.
“Hal ini telah melalui proses yang panjang di kementerian/lembaga serta stakeholder terkait, ini menunjukkan bahwa Pemprov Sumbar memiliki komitmen yang sama untuk kemajuan desa,” sebutnya.
Mahyeldi menegaskan, klasifikasi IDM terhadap status desa bertujuan untuk menetapkan status perkembangan dan menganalisa rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Tujuan lainnya memberi arah pendekatan dan intervensi kebijakan yang diterapkan pada setiap status desa.
“Verifikasi data IDM ini dilakukan setiap tahunnya. Tahun 2024 ini dengan hanya tersisa 10 desa tertinggal, sedangkan nagari mandiri meningkat menjadi 368 desa, ini merupakan suatu capaian yang luar biasa,” ucapnya.
Indikator dalam menentukan status nagari atau desa berdasarkan IDM terang Mahyeldi, meliputi, indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan.
Untuk indeks ketahanan sosial indikatornya terdiri dari, modal sosial dengan indikator, memiliki solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial.
