Bisnis.com, BATAM - Sebanyak 31.556 nelayan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terlindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Pembayarannya disubsidi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan program perlindungan tersebut merupakan program strategis Pemprov Kepri untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kepri yang didominasi nelayan.
"Laut Kepri ini luas dan pulaunya sangat banyak. Dan mata pencaharian utama adalah nelayan dengan berbagai resiko ombak dan badai yang harus dihadapi. Dengan adanya perlindungan JKK dan JKM ini setidaknya memberikan jaminan bagi mereka jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya, Selasa (13/8/2024).
Dari 31.556 nelayan tersebut masing-masing dari Kabupaten Bintan sebanyak 4.435 nelayan, kemudian dari Kabupaten Karimun sebanyak 5.535 nelayan, dari Lingga sebanyak 9.775 nelayan, Kepulauan Anambas sebanyak 4.339 nelayan, Natuna sebanyak 4.187 nelayan, Kota Batam sebanyak 2.082 nelayan dan Kota Tanjungpinang sebanyak 1.203 nelayan.
Selain itu, bagi nelayan yang meninggal di rumah atau di rumah sakit juga akan menerima santunan senilai Rp 42 juta. Dan dua orang anaknya akan disekolahkan sampai S1 setelah kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan minimal 3 tahun.
"Saya rasa nelayan memang sangat membutuhkan ini, dan kita Pemerintah menyadarinya. Makanya kita hadir untuk mereka," katanya lagi.
Baca Juga
Tidak hanya BPJS untuk para nelayan, Pemprov Kepri juga sedang merencanakan pemberian BPJS ketenagakerjaan untuk para petani. Dan saat ini telah tercatat sebanyak 25.000 petani di Kepri, yang anggarannya diperkirakan mencapai Rp13 miliar.
"Insya Allah BPJS untuk petani juga segera akan kita berikan. Kita fokus kepada nelayan dan petani dulu. Kedepannya jika APBD semakin membaik kita akan berikan juga kepada para buruh pelabuhan, supir truk, tukang ojek serta profesi-profesi lain yang rentan dengan kecelakaan kerja," tutup Ansar.(K65)
