Bisnis.com, KAYUAGUNG – Penjabat Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Asmar Wijaya meminta jajarannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan jangan menunggu viral di media sosial baru ada perbaikan.
“Kita sekarang berada di era digital. Kita berada di masa citizen journalism. Saya tekankan ke jajaran, tak perlu harus viral dulu, baru ditangani, baru ada perbaikan layanan,” kata Asmar pada apel bulanan Pemerintah Kabupaten OKI di halaman Kantor Bupati OKI, Rabu (19/6/2024).
Asmar mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kewajiban yang mesti diberikan ASN kepada masyarakat.
“Seandainya tidak viral pun, itu sudah jadi sebuah kewajiban kita untuk memberi layanan. Saya minta ini benar-benar jadi perhatian, terutama pada OPD yang memberi layanan langsung kepada masyarakat,” ujar dia.
Fenomena viral, menurut Asmar, merupakan bentuk cinta masyarakat kepada pemerintah daerah. Artinya, masyarakat masih cinta kepada pemerintah daerah agar ada perbaikan.
“Jangan lantas kita cari pembenaran,” ujar dia.
Baca Juga
Pada kesempatan itu, Asmar juga menyampaikan terima kasih kepada jajarannya atas raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut.
WTP bukanlah hadiah, namun merupakan kewajiban ASN untuk menyajikan laporan dengan baik dan benar, lebih dari itu manfaatnya harus dirasakan masyarakat.
“WTP bukan hadiah atau suatu kebanggaan, namun sudah jadi kewajiban kita selaku ASN untuk bekerja dengan akuntabel,” tegasnya.
Asmar juga mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah dalam pengendalian inflasi sehingga Kabupaten OKI mampu menurunkan angka inflasi angka 2,81% periode Mei 2024, jauh di bawah angka nasional dan provinsi.
Pada kesempatan yang sama, Pj Bupati Asmar memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang berkomitmen terhadap penerapan transformasi digital di lingkup Pemkab OKI berupa pemakaian terbanyak layanan administrasi aplikasi E-Office periode Januari-Juni 2024, yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) terbanyak pertama, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terbanyak kedua, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di urutan ketiga.
