Bisnis.com, PALEMBANG – Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Sumatra Selatan Bambang Pramono menyebut saat ini pihaknya telah melakukan pemantauan dan identifikasi terkait dampak bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Diketahui berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu (BPBD OKU) banjir yang terjadi sejak Senin (6/5/2024) lalu telah menyebabkan kerusakan di berbagai aspek mulai dari 1.695 rumah terendam, jembatan gantung rusak, dan sekitar 10 hektare lahan pertanian terendam.
Menurutnya dari hasil sementara saat ini belum ada tanaman padi yang mengalami kerusakan total atau puso akibat terendam banjir.
“Masih bisa di tunggu 2 sampai 3 hari. Kalau dalam waktu seminggu surut, tidak akan merusak tanaman karena sekarang usianya (padi) sudah diatas satu bulan,” katanya saat kepada Bisnis, Selasa (14/5/2024).
Bambang mengatakan apabila selanjutnya ditemukan lahan pertanaman yang rusak total atau tidak bisa panen maka sesuai kebijakan Penjabat Gubernur akan disalurkan bantuan berupa benih baru.
Dia menambahkan, para petani yang tanamannya rusak juga dapat mengklaim manfaat pada program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.
Baca Juga
“Ya, termasuk juga itu (asuransi) jika memang petani sudah terdaftar,” tegasnya.
Sementara itu melansir dari data Badan Pusat Statistik, Kabupaten OKU sendiri memiliki potensi luas panen padi tahun 2023 mencapai 2.949 hektare. Sementara untuk produksi padi sekitar 13.754 ton gabah kering giling (GKG).
Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan begitu terjadi bencana pihaknya telah menurunkan tim untuk terus melakukan pendataan baik warga terdampak maupun penghitungan berbagai kerusakan.
“Akan terus kita maksimal hitungan ini untuk menentukan langkah apa yang patut kita lakukan selanjutnya,” kata dia.
Sementara dari sisi anggaran, kata Fatoni, dimungkinkan untuk menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan bantuan bagi daerah yang terdampak bencana.
“Bantuan itu bisa dari kabupaten, provinsi dan pusat. Jadi kalau dari pusat kita sampaikan melalui surat lalu di provinsi dan kabupaten kita lakukan optimalisasi anggarannya,” tutupnya.
