Bisnis.com, MEDAN – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan komitmennya untuk mendorong tingkat inklusi keuangan khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatra Utara. Hal itu guna mengoptimalkan produktivitas pelaku UMKM sehingga berkontribusi menggerakkan perekonomian Sumut.
Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar mengatakan bahwa industri fintech lending yang legal terus berpartisipasi mendorong inovasi dan inklusivitas para pelaku usaha UMKM dalam hal pendanaan usaha bisnis mereka.
Dikatakan Entjik, hingga Februari 2024 penyaluran khusus fintech lending ke Sumatra Utara (Sumut) mencapai Rp19,5 Triliun akumulasi pinjaman.
“Ini menunjukkan adopsi yang kuat dari masyarakat dalam memanfaatkan layanan fintech lending,” ujar Entjik, Senin (13/5/2024).
Selain itu, lanjutnya, tercatat 77.651 lender dan 3.178.464 borrower yang menunjukkan perkembangan pesat dalam industri fintech lending di Sumut. Hal tersebut diharapkan dampak memberikan dampak positif dalam memajukan perekonomian regional dan meningkatkan akses finansial bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari industri teknologi keuangan, Entjik menyebut bahwa platform fintech lending turut membantu tingkat inklusi keuangan Indonesia hingga mencapai 85,1% pada 2023. Namun, tingkat literasi keuangan digital Indonesia tergolong masih rendah yakni baru mencapai 48%.
Baca Juga
Kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi itulah yang membuat AFPI berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai platform fintech lending untuk menggelar agenda ‘Fintech Lending Days’ di Medan beberapa waktu lalu. Bekerja sama dengan Easycash dan beberapa fintech P2P lending lainnya, AFPI berupaya mendorong produktivitas UMKM sehingga perekonomian Sumut turut bergerak.
Sebanyak 17 komunitas pelaku UMKM di Sumut turut memeriahkan pameran dan talkshow dalam agenda bertajuk bertajuk ‘Pendanaan Alternatif UMKM Sumatra Utara melalui Fintech Lending’ tersebut. Entjik menyebut hal ini mencerminkan tingginya minat para pelaku UMKM terhadap pendanaan alternatif usaha mereka melalui platform fintech lending.
Entjik berharap kegiatan itu mampu menjadi jembatan antara para pelaku usaha mikro atau wirausahawan dengan penyelenggara fintech lending untuk dapat saling berkolaborasi dalam pengembangan bisnis bersama.
“Kami juga ingin terus mengedukasi para pelaku UMKM untuk memanfaatkan platform fintech lending sebagai alternatif pendanaan yang legal, agar terhindar dari pinjol (ilegal),” ujar Entjik.
Sementara itu Head of Corporate Affairs Easycash (PT Indonesia Fintopia Technology) Wildan Kesuma mengatakan Easycash dapat menjadi alternatif sumber pendanaan sehat bagi masyarakat, khususnya mereka yang tidak memenuhi persyaratan perbankan maupun tidak memiliki rekening bank.
Sebagai salah satu platform layanan pendanaan yang berizin dan diawasi OJK, Easycash kata Wildan berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat dengan kondisi di atas.
“Salah satu perwujudan komitmen tersebut adalah dengan memberikan edukasi dan literasi UMKM di Sumatra Utara mengenai manfaat dan risiko menggunakan fintech P2P lending untuk mempromosikan inklusi keuangan serta inovasi untuk semua lapisan masyarakat Indonesia,” ujar Wildan.
Adapun Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara Naslindo Sirait membeberkan bahwa menurut riset, salah satu kendala terbesar UMKM saat ini adalah pendanaan.
Naslindo menyebut pemilik Bisnis kerap kesulitan mengakses pembiayaan untuk memulai usaha atau mengembangkan Bisnis mereka.
“Dengan adanya platform fintech lending, UMKM dapat lebih mudah mengajukan pinjaman dan memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Ini adalah peluang baru bagi pemilik bisnis untuk merencanakan pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan daya saing mereka di pasar,” ujar Naslindo. (K68)
