Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berencana untuk merelokasi rumah warga yang terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan alasan perlu melakukan relokasi itu mengingat banyaknya rumah warga di yang hancur dihantam banjir dan tanah longsor pada Kamis (7/3) lalu itu.
"Banyak warga yang kehilangan rumah akibat tanah longsor. Selain itu juga ada yang rusak akibat banjir, mereka harus mendapat perhatian, apalagi kondisi Ramadan ini, mereka butuh tempat beristirahat yang layak bersama keluarga," katanya, Selasa (12/3/2024).
Mahyeldi mencontohkan pada kondisi rumah warga di kampung Langgai, Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, di sana terdapat sekitar 100 unit rumah yang rusak akibat diterjang banjir bandang.
Selain itu, melihat pada kondisi seluruh wilayah di Sumbar, bencana banjir dan tanah longsor telah mengakibatkan sebanyak lebih kurang 30 jiwa menjadi korban di Sumbar.
Terdapat 27 orang di antaranya di Pesisir Selatan dan 3 orang di Padang Pariaman, kemudian juga terdapat korban luka-luka sebanyak 2 orang.
Baca Juga
Selain itu juga terdata, 871 rumah rusak berat, 139 rumah rusak sedang dan 593 rusak ringan di Sumbar. Dampak lainnya, sebanyak 51 rumah ibadah terdampak, 23 jembatan rusak, 2 unit irigasi rusak.
Selanjutnya, ada 28 sekolah, 13 ruas jalan, dan 5.550 hektar lahan terdampak. Ditambah 7 unit fasilitas umum kantor, 1 unit sarana kesehatan dan 1.960 ekor hewan yang terdampak.
"Untuk fasilitas umum seperti ruas jalan dan saat ini sudah dapat digunakan kembali. Terutama akses jalan Padang-Bengkulu, sejak kemarin sudah bisa dilewati," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen. Suharyanto mengatakan daerah yang sudah menetapkan status tanggap darurat yakni, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Padang Pariaman. Kepada daerah itu, dia menegaskan agar segera melakukan penanggulangan dalam darurat.
"Anggarannya akan dibantu oleh BNPB. Terutama warga yang kehilangan rumah, carikan segera lahan untuk pembangunan rumah relokasi," sebutnya.
"Harus cepat penanganannya, jangan lama-lama. Biasanya untuk mencari lahan relokasi agak lama. Makanya sekarang saya minta pemerintah daerah carikan segera lahan relokasi, kami akan langsung bangun. Jangan seperti di Pasaman, diserahkan pada pihak ketiga hasilnya lama," ujarnya.
Menurutnya, membangun rumah relokasi sebanyak 100 unit itu tidak akan sulit, sebab BNPB sudah berpengalaman membangun rumah relokasi sebanyak 2.000 unit.
Sementara untuk korban jiwa, Suharyanto menyarankan pada Dinas Sosial masing-masing daerah untuk mengupayakan bantuan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena bantuan itu ada disediakan dan legal secara hukum.
"Memang santunan tidak akan menggantikan keluarga yang hilang. Tapi setidaknya itu dapat meringankan beban keluarga,"ujarnya.
Untuk itu, menurutnya pemerintah daerah dapat segera mengusulkannya agar keluarga korban bisa menerima bantuan dengan besaran sesuai aturan yang ada.
Selain itu, Suharyanto juga menyerahkan bantuan untuk lima kabupaten dan kota terdampak. Dengan besaran masing-masing, Rp250 juta untuk Pemprov Sumbar, Rp350 juta untuk Pesisir Selatan, ditambah dengan dua unit mobil dapur umum dan bantuan logistik.
Kemudian sebanyak Rp250 untuk Padang Pariaman, Rp150 juta untuk Kota Padang, Rp150 juta untuk Pasaman Barat, Rp150 juta bagi untuk Kepulauan Mentawai.
Selain itu BNPB juga memberikan bantuan untuk Korem 032 Wirabraja Rp150 juta, Rp100 untuk Polres Pessel, Rp100 juta untuk Kodim 0311 Pesisir Selatan.
