Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan telah menerima setoran dividen dari pembayaran participating interest (PI) blok migas Wilayah Kerja Rokan, yang diserahkan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada BUMD PT Riau Petroleum pada akhir tahun lalu.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra menyatakan dengan adanya tambahan dana tersebut, pihaknya berhasil menyelesaikan semua kewajiban pemda, tanpa tunda bayar pada tahun anggaran 2023.
"Berkat adanya suntikan dana participating interest (PI) 10 Persen Wilayah Kerja Rokan, yang mencapai sekitar Rp800 miliar. Alhamdulillah di 2023 kami tidak ada tunda bayar, sehingga bisa selesaikan semua kewajiban-kewajiban di akhir tahun kemarin," ungkapnya, Kamis (4/1/2024).
Menurutnya, dengan penerimaan dividen sebesar itu sangat berkontribusi terhadap kelancaran pembayaran kewajiban Pemprov Riau kepada para kontraktor.
Sementara itu angka realisasi keuangan Pemprov Riau pada APBD 2023 telah mencapai 92,62 persen. Dengan capaian tersebut, dipastikan terdapat selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (SiLPA).
Indra menegaskan bahwa pembayaran kegiatan rutin, termasuk gaji pegawai, akan tetap aman pada Januari tahun ini. "Meskipun demikian, Pemprov Riau masih menghitung secara cermat mengenai sisa lebih anggaran yang akan dialokasikan. Kami memastikan bahwa SiLPA tersebut akan digunakan dengan bijak sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah," ujarnya.
