Bisnis.com, LANGKAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanam 10.000 bibit mangrove di kawasan wisata mangrove Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat.
Kegiatan yang dihadiri Pj Gubernur Sumut tersebut merupakan salah satu upaya Pemprov Sumut untuk memulihkan kawasan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang yang mengalami kerusakan cukup serius akibat pembabatan oleh masyarakat.
"Perlu kita edukasi masyarakat kita, betapa pentingnya mangrove, dan harus kita cari solusi agar masyarakat memiliki penghasilan lain, sehingga mereka tidak menebang untuk dijual," kata Pj Gubernur Sumut Hassanudin, seperti rilis yang diterima Bisnis, Kamis (12/10/2023) malam.
Menurut Hassanudin, pemulihan hutan mangrove tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan pula penyelesaian masalah sosial dan ekonomi sehingga masyarakat setempat mau ikut melestarikan mangrove.
"Ini bukan short cut. Ini cuma salah satu langkah karena mangrove butuh waktu lama untuk besar. Padahal kita sangat butuh mangrove untuk melindungi dari intrusi air laut, tempat kembang biak ikan dan sekarang perdagangan karbon. Dan kita punya hutan mangrove terluas ketiga di Indonesia," kata Hassanudin.
Sementara itu, Kepala Dinas LHK Sumut Yuliani Siregar mengatakan kerusakan hutan mangrove Lubuk Kertang karena pemangkasan habis mangrove di kawasan ini.
Baca Juga
Padahal, menurut Yuliani, Lubuk Kertang dengan luas hutan mangrove sekitar 500 hektare adalah salah satu primadona objek wisata di Langkat.
"Sebelum pandemi COVID-19, ini menjadi tempat wisata yang diminati. Tetapi saat COVID [kunjungan wisatawan] menurun drastis dan penghasilan sebagian masyarakat juga terganggu. Jadi sebagian masyarakat mulai mengeksploitasi mangrove. Sayangnya itu dipangkas habis. Padahal ada tata cara dalam menebang mangrove," kata Yuliani.
Yuliani mengatakan, Pemprov Sumut akan bekerja sama dengan Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRMG) untuk memulihkan kawasan mangrove, termasuk aspek sosial dan ekonomi.
"Kita akan kerja sama dengan BRMG dan semua stakehholder, kita juga libatkan anak-anak muda agar kecintaan mereka pada mangrove tumbuh, karena mereka yang kita harapkan bisa melestarikan ini," kata Yuliani Siregar.
Lebih jauh, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BRGM Gatot Subiantoro menjelasakan, selain aspek sosial dan ekonomi, dampak kerusakan lingkungan juga sangat penting diperhatikan.
Setiap tahunnya, kata Gatot, daratan Sumut terkena intrusi air laut sekitar 14 meter per hektare yang membutukan biaya sekitar Rp5 juta – Rp6 juta/meter untuk perbaikan.
"Kalau terkena intrusi harus dibenahi agar tidak merusak perkebunan dan pemukiman. Di Labuhanbatu ada masyarakat yang harus merelakan sebagian kebun sawitnya untuk jadi hutan mangrove. Ada lagi kebun kelapa yang rusak dan jumlahnya ribuan," kata Gatot.
Agenda pemeliharaan dan pemulihan kawasan mangrove tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Plt Bupati Langkat Syah Afandin, Pj Ketua TP PKK Sumut Dessy Hassanudin, Forkopimda Sumut serta OPD terkait lainnya.
Hadir juga komunitas pencinta lingkungan, tokoh masyarakat serta anak-anak muda Lubuk Kertang. (K68)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
