Bisnis.com, MEDAN – Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS Sumut) segera memulai pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) tahun 2023. Program yang akan berlangsung pertengahan September mendatang merupakan kerja sama antara BPS Pusat dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).
Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin menuturkan, Kemenkop UKM menggandeng BPS dalam pendataan lengkap untuk memperkuat basis data KUKM di seluruh Indonesia melalui satu data tunggal. Hasil pendataan ditujukan untuk memberikan gambaran rinci KUMKM non pertanian yang dapat digunakan bersama antar institusi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.
“Yang jelas karena pembangunan nasional terhubung satu dengan lainnya. Pemanfaatan ini lebih kepada road map untuk meningkatkan kelas UMKM kita. Jadi, di Indonesia Emas 2045, aspek pembangunan ekonomi dan juga peningkatan investasi nantinya sangat terkait dengan bagaimana eksistensi UMKM kita. Tentunya ke sana arah kebijakan dari pemerintah pusat yang pastinya juga berkorelasi dengan pemerintah daerah,” paparnya saat ditemui Bisnis.com di sela Ratekda BPS Sumut, Selasa (05/09) sore.
Disampaikan Hasan, panggilan akrab Kepala BPS Sumut, pendataan akan dimulai secara serentak pada 15 September-14 Oktober 2023, baik bagi UMKM yang menetap maupun tidak menetap.
Sekitar 3.316 petugas akan diturunkan, terbagi menjadi 138 orang koseka atau koordinator sensus kecamatan, 536 orang petugas pengawas lapangan (PML), serta 2.642 petugas pencacah lapangan (PCL).
Dalam pendataan tahap dua ini, pengumpulan dilakukan secara door to door dengan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Informasi yang dikumpulkan petugas antara lain berupa informasi unit usaha, informasi pelaku usaha, serta informasi karakteristik usaha yang dijalankan KUMKM. Terkait penentuan skala UMKM sendiri didasarkan pada kriteria penjualan tahunan yang mengacu pada PP nomor 7 tahun 2021.
Baca Juga
“Karena ini amanah dan UMKM adalah satu tema yang mensejahterakan, kami tentunya sangat memberikan perhatian agar data ini berkualitas, tepat sasaran nanti [pemanfaatannya] dalam kebijakan-kebijakan Kemenkop UKM dalam meningkatkan kelas UMKM kita,” jelas Hasan.
Tahun ini, BPS Sumut akan melakukan pendataan lengkap KUMKM di 13 kabupaten dan 6 kota, diantaranya di Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Barat.
Di tahun 2024, pendataan oleh BPS Sumut akan dilanjutkan bagi KUMKM di Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat.
BPS Sumut juga akan memutakhirkan data UMKM di tahun depan, menimbang pendataan tahun 2022 hanya berpusat pada usaha yang menetap.
Pendataan lengkap KUMKM dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas Kemenkop UKM dalam hal pembangunan basis data tunggal koperasi dan UMKM. Program ini digelar bertahap mulai tahun 2022 hingga 2024.
Sebagai informasi, pada tahun 2022 pendataan lengkap KUMKM telah terselenggara di 240 kabupaten/kota se-Indonesia, khususnya bagi usaha menetap.
Sementara di tahun 2023, pendataan dilakukan oleh BPS di 215 kabupaten/ kota dari 32 provinsi, kecuali Provinsi DIY dan Bali, pada usaha yang menetap maupun tidak menetap.
