Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan kinerja kedua provinsi.
Kedua pemda juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) oleh lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemprov Riau, yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Riau, Dinas PTPH Provinsi Riau, Dinas Peternakan Provinsi Riau, dan Dinas PMPTSP Provinsi Riau.
Penandatanganan MoU ini dilakukan secara langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, Pemprov Riau juga mengikuti acara In House Training "ASN Berakhlak" yang dipandu oleh Ary Ginanjar Agustian.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan kegiatan tersebut memiliki dampak positif terhadap perkembangan, pelayanan, dan kinerja OPD di lingkungan Pemprov Riau.
"Dua kegiatan penting dilaksanakan di Bandung hari ini. Pertama, MoU antara Pemprov Riau dengan Pemprov Jabar, dan kedua, kegiatan In House Training ASN Berakhlak," ungkapnya, Senin (17/7/2023).
Erisman menjelaskan penandatanganan MoU ini melibatkan lima OPD dari Pemprov Riau, untuk mengadopsi inovasi dan keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabar dalam 5 hal, yaitu digitalisasi, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pelayanan.
"Kami mengetahui Pemprov Jabar telah berhasil melakukan berbagai inovasi yang perlu dicontoh, termasuk dalam hal digitalisasi dan keberhasilan program petani milenial. Oleh karena itu, kerjasama ini sangat penting bagi Riau," ungkapnya.
Tentang kegiatan pelatihan ASN Berakhlak, Erisman menjelaskan banyak motivasi yang diperoleh dari motivator tersebut, dan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai Core Values.
Erisman menyebutkan kegiatan ini melibatkan kepala OPD dan pendampingnya, karena istri juga harus mendukung kinerja suami dalam menjalankan tugasnya.
"Para istri OPD juga turut serta dalam kegiatan ini karena penting bagi mereka untuk memahami pekerjaan suami mereka dan memastikan bahwa suami mereka bekerja dengan integritas. Dalam diskusi In House Training ini, kami mendapatkan banyak motivasi yang harus kami terapkan, dan istri yang ikut hadir pada kegiatan ini tidak dibiayai oleh SPPD, biaya ditanggung sendiri," jelas Erisman.
Erisman berharap bahwa kegiatan ini akan memberikan dorongan bagi OPD di lingkungan Pemprov Riau untuk bekerja lebih kreatif dan inovatif. Dia juga menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan seperti biasa.
"Untuk pelayanan kepada masyarakat, semua tetap berjalan seperti biasa tanpa gangguan," pungkasnya.
