Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam segera memberlakukan tarif bongkar muat peti kemas baru, yaitu mulai 15 Juli 2023.
Di sisi lainnya, kalangan pebisnis Batam yang menolak kenaikan tarif tersebut sudah melaporkan hal tersebut ke Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwidjono Moegiarso, Rabu (12/7/2023). Mereka berharap adanya penundaan.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam Dendi Gustinandar mengatakan penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif tanggal 15 Juli 2023 nanti.
Dengan tarif baru tersebut, pihaknya pun berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.
"Kita ingin mewujudkan Kota Batam sebagai hub logistik. Dengan penyesuaian nanti, kita berharap industri maritim terus maju dan produktif," ujarnya, Kamis (13/7/2023) di Batam.
Dendi mengakui Pelabuhan Batu Ampar menjadi fasilitas penyumbang terbesar pada kegiatan ekspor Batam selama Mei 2023 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) Batam mencatat kegiatan ekspor di pelabuhan tersebut mencapai US$787,89 juta dengan volume ekspor sebanyak 123,12 ribu ton.
Baca Juga
"Pencapaian itu pun menjadikan Batam sebagai daerah dengan peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau (Kepri)," imbuhnya.
Berdasarkan catatan BUP BP Batam, aktivitas bongkar muat mendominasi pendapatan di Pelabuhan Batu Ampar dengan persentase 49 persen dibandingkan kegiatan lainnya.
"Melalui penyesuaian ini, tarif CHC peti kemas 20 feet isi akan naik dari Rp384.300 menjadi Rp603.000 per boks. Jika dibandingkan dengan pelabuhan lain, tarif tersebut juga masih lebih rendah. Harus diakui, selama 11 tahun kita belum melakukan penyesuaian,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengatakan pertemuan dengan Sesmenko membahas mengenai kenaikan tarif kontainer di Batam yang semakin tidak terkendali selama 3 tahun terakhir.
"Kenaikannya cukup signifikan, hingga 14 persen setiap tahunnya. Jika kemudian BUP Batam menaikkan lagi salah satu komponennya, yaitu tarif bongkar muat, maka kenaikan biaya kontainer akan semakin tinggi. Sehingga kami meminta agar rencana tersebut dikaji lagi. Kami juga minta agar proses bisnis di pelabuhan itu dibedah lagi agar operasionalnya efisien dan tarif kontainer bisa lebih murah dari yang ada sekarang," ungkapnya.
Selanjutnya Rafki menjelaskan bahwa Kemenko Bidang Perekonomian memiliki perang hanya mengawasi jalannya operasional BP Batam, termasuk operasional Pelabuhan Batuampar.
"Sesmenko berjanji akan membuat pertemuan besar dengan seluruh pihak yang ada di Batam untuk membedah lagi tarif kontainer secara keseluruhan. Sehingga nantinya bisa dicari bagian mana yang bisa diturunkan tarifnya sehingga tarif keseluruhan bisa turun, termasuk keinginan untuk operasional pengiriman kontainer yang selama ini berjalan door to door, akan dirubah menjadi door to port saja," ungkapnya.
Selain itu, kalangan pengusaha di Batam juga meminta agar BP Batam menunda kenaikan tarif bongkar muat tersebut. Dan jika tetap berkeras melakukannya, maka baik itu Apindo maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan mengambil langkah hukum gugatan ke pengadilan.
"Kami ingin BP Batam peduli dengan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat di Batam. Kenaikan tarif bongkar muat akan menaikkan harga barang-barang konsumsi di Batam sehingga akan ada kenaikan biaya hidup. Jangan sampai Batam dianggap tidak kompetitif lagi dengan biaya kontainer yang semakin mahal tiap tahunnya," tegasnya. (K65)
