Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menilai penting untuk lebih memperkuat sinergitas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingat masih rentannya masyarakat terjebak investasi bodong dan gencarnya rayuan pinjaman online.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kolaborasi antara Pemprov Sumbar dengan OJK diharapkan lebih kuat lagi dalam membangun ekonomi daerah dan melindungi masyarakat dari produk jasa keuangan ilegal.
"Pemerintah daerah dan OJK perlu tingkatkan sinergitas, agar masyarakat terlindungi dari praktik-praktik investasi bodong, produk jasa keuangan ilegal (pinjol) dan sejenisnya," ujar dia, dalam keterangan tertulis, Senin (10/7/2023).
Dia menyebutkan upaya tersebut bisa dilakukan dengan peningkatan pengawasan, baik untuk produk jasa keuangan yang telah berbasis digital maupun konvensional. Baginya masyarakat perlu dilindungi, untuk dia mendorong upaya edukasi juga perlu lebih dimasifkan.
Mahyeldi mengatakan selama ini telah banyak upaya yang dikerjakan bersama oleh pemerintah daerah dan OJK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), namun ia menilai itu masih perlu ditingkatkan.
"Kita telah membentuk TPAKD. Bahkan, sampai ke tingkat kabupaten/kota, tujuannya agar kebutuhan masyarakat akan akses keuangan terfasilitasi tapi sepertinya itu belum cukup, perlu juga ada upaya lebih," ujarnya.
Baca Juga
Gubernur bilang berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.
Sementara untuk indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen, itu meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen.Sedangkan untuk Sumbar indeks literasi keuangannya dalam tiga periode terakhir tercatat tahun 2016 tercatat 27,30 persen, tahun 2019 tercatat 34,55 persen, dan tahun 2022 tercatat 40,70 persen.
Untuk indeks inklusi keuangan Sumbar tahun ini tercatat 76,88 persen.“Ini menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan indeks literasi dan indeks inklusi keuangan masyarakat di Sumbar, terutama generasi muda," tegas Mahyeldi.
