Bisnis.com, PEKANBARU -- Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Riau mengungkapkan adanya hambatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM di daerah tersebut.
Deputi Kepala BI Riau Maria Cahyaningtyas mengatakan salah satu hambatan yang dirasakan adalah kurangnya pencatatan akuntansi yang memadai dari usaha mikro kecil tersebut, serta adanya asimetris informasi.
"Kami dari Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan literasi keuangan para pelaku UMKM melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan SIAPIK (Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) yang ditujukan baik kepada UMKM maupun Tenaga Pengajar untuk mendampingi dan memfasilitasi UMKM," ungkapnya, Selasa (20/6/2023).
Menurutnya dengan upaya tersebut, diharapkan adanya peningkatan literasi keuangan, sehingga UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah.
Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan fasilitasi pelaksanaan Business Matching pembiayaan antara UMKM potensial dengan lembaga keuangan formal. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara UMKM dan lembaga keuangan sehingga pembiayaan dapat lebih mudah tersalurkan kepada UMKM yang membutuhkannya.
Menurut data Bank Indonesia Riau, hingga Mei 2023, jumlah KUR baru yang telah disalurkan perbankan di wilayah itu telah mencapai Rp1,92 triliun, dan melibatkan 23.250 debitur.
Dari total angka tersebut, mayoritas kredit KUR disalurkan untuk kegiatan usaha pertanian, dengan plafon mencapai Rp1,24 triliun atau sebesar 64,28 persen dari total KUR yang tersalurkan pada tahun ini.
"Kami harap dengan berbagai upaya yang BI Riau lakukan ini, UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih lancar dan mendukung pertumbuhan usaha kedepan," pungkasnya.
Terkait hal ini, Bank Indonesia mengimbau kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dalam hal pencatatan akuntansi yang baik serta memanfaatkan program-program literasi keuangan yang disediakan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia.
