Bisnis.com, BATAM - Investasi jumbo senilai Rp381 triliun di Pulau Rempang, Batam diprediksi akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi setempat. Warga tempatan juga menyetujuinya, tapi dengan syarat kampung mereka jangan sampai dihilangkan.
Dalam pertemuan dengan media 17 April 2023 lalu, PT Mega Elok Graha (MEG) yang mengelola pulau seluas 17.000 hektare tersebut sudah memetakan pembagian peruntukan lokasi, termasuk lokasi pemukiman yang terpusat di Rempang Cate di Pulau Rempang.
Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan, Gerisman Ahmad mengatakan PT MEG sudah mendatanginya sebanyak 10 kali untuk berdiskusi mengenai nasib warga tempatan.
"Kami senang Rempang dibangun, tapi kampung kami jangan dihilangkan. Karena yang saya tahu, ada rencana relokasi ke Rempang Cate. Disana lokasinya tidak bagus buat nelayan," ujar Gerisman, Senin (1/5/2023) di Batam Centre.
Sejatinya, mereka mendukung pengembangan Rempang, apalagi ada niat dari PT MEG untuk meningkatkan kualitas SDM dari warga setempat, yang kemudian akan dilibatkan sebagai tenaga kerja di proyek senilai ratusan triliun tersebut.
"Tapi bagi kami merupakan penghinaan besar kalau sampai kampung kami ditiadakan," ungkapnya.
Baca Juga
Pulau Rempang dan Pulau Galang masuk dalam satu kecamatan yakni Kecamatan Galang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, jumlah penduduk di kecamatan tersebut mencapai 17.197 jiwa per 2019.
Pulau Rempang berjarak 2,5 kilometer sebelah tenggara Batam. Luasnya 165,83 kilometer persegi.
Menurut Gerisman, warga lokal sudah menempati Rempang sejak tahun 1834. Mayoritas mata pencahariannya, 95 persen didominasi nelayan. Mereka menolak direlokasi, dan akan melakukan aksi nyata jika aspirasi tersebut urung didengar.
Sementara itu tokoh pemuda Pulau Galang dan Rempang, Suherman mengatakan bahwa isu pengembangan Rempang sudah ada sejak tahun 2004 lalu. Saat itu, PT MEG sudah ada perjanjian kerja sama pengelolaan Rempang dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam serta Otorita Batam (BP Batam dulu).
Ia tidak menolak pengembangan, tapi menolak relokasi tersebut. Menurutnya Rempang sarat akan peninggalan sejarah. Karena hal tersebut, pihaknya akan melayangkan surat pernyataan sikap ke Presiden Jokowi dan juga ke DPRD Kepri untuk rapat dan memanggil pihak terkait.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan pihaknya juga mendukung investasi di Rempang. Namun hak-hak warga lokal juga harus diperhatikan, jangan sampai terabaikan.
"Mengenai pengaduan, kami akan mengadvokasi masyarakat di Rempang, dimana masyarakat terlebih dahulu memberikan surat ke DPRD Kepri. Kita akan coba panggil semua stakeholder, berikut mantan Wali Kota Batam (Tahun 2004), Nyat Kadir," ungkapnya.
Pada rapat nanti, Komisi II DPRD Kepri akan meminta pernyataan dari wali kota lama dan dan kepala Otorita Batam untuk menjelaskan terkait luasan lahan (17.000 hektare) yang akan di kembangkan oleh PT MEG.
Sebelumnnya, PT MEG telah berjanji akan melibatkan warga setempat untuk pengembangan Pulau Rempang.
"Kebetulan kita dari swasta itu mitranya Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, yang aktif tampung aspirasi warga sampai perhatikan kepentingan mereka di sana (Rempang)," kata Komisaris sekaligus juru bicara PT MEG, Fernaldi Anggadha saat acara buka puasa bersama media di Hotel Radison Batam, Senin (17/4/2023).
PT MEG telah mencanangkan Pulau Rempang akan menjadi kota baru bertajuk ecocity, dimana khusus untuk residensial akan dilengkapi pemukiman terpadu, pasar modern, pusat kesehatan masyarakat, pusat olahraga, serta sekolah supaya skala ekonomi masyarakat Rempang juga ikut meningkat.
"Saat ini banyak warga Rempang hidup secara bernelayan dan lain-lain. Kita akan akomodir rencana hidup terbaik buat mereka," jelasnya.
Sebagai gambaran, nilai investasi untuk mega proyek pengembangan pulau yang berlokasi di selatan Batam tersebut sebesar Rp 381 triliun, dan akan dilakukan secara bertahap hingga 2080. Prediksi jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 306 ribu orang. Untuk tahap I hingga 2040, target investasi sebesar Rp 29 triliun.
"Kami akan memanfaatkan warga disana, karena nanti pasti butuh banyak tenaga kerja. Untuk pengembangan sumber daya manusia, kita padukan dengan sejumlah universitas di Indonesia untuk menyiapkan pendidikannya. Jadi nanti mereka (Warga Rempang) disiapkan isi pos-pos yang ada," jelasnya. (K65)
