Asbanda: BPD se-Indonesia Menuju Digitalisasi Setara Bank BUMN

Asbanda menyatakan sudah saatnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia untuk mengembangkan digitalisasi dengan sistem yang setara dengan bank-bank BUMN.
Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah sekaligus Plt. Deputi Komisioner Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko (ujung kiri) dan Sekjen Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi (kedua kiri) bersama Kepala OJK Sumbar Yusri (ujung kanan) dan Direktur Utama Bank Nagari (kedua kanan) bercerita santai usai acara Talk Show BPD se-Indonesia di Hotel Mercure Padang, Sumatra Barat, Kamis (9/3/2023). Bisnis/Muhammad Noli Hendra
Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah sekaligus Plt. Deputi Komisioner Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko (ujung kiri) dan Sekjen Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi (kedua kiri) bersama Kepala OJK Sumbar Yusri (ujung kanan) dan Direktur Utama Bank Nagari (kedua kanan) bercerita santai usai acara Talk Show BPD se-Indonesia di Hotel Mercure Padang, Sumatra Barat, Kamis (9/3/2023). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Bisnis.com, PADANG - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyatakan sudah saatnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia untuk mengembangkan digitalisasi dengan sistem yang setara dengan bank-bank BUMN.

Sekjen Asbanda Yuddy Renaldi mengatakan sejauh ini belum semua BPD yang benar-benar siap layanan digitalisasinya. Tapi tidak sedikit juga BPD yang telah memiliki digitalisasi yang bagus.

"Digitalisasi ini merupakan tantangan BPD yang harus segera tuntaskan. Jika tidak, BPD akan dianggap bank daerah yang ketinggalan, padahal di era sekarang, digitalisasi merupakan hal yang harus dikembangkan," katanya, saat ditemui usai Talk Show BPD se-Indonesia di Padang, Kamis (9/3/2023).

Dia menyebutkan pada tahun 2023 ini selain berupaya untuk memaksimalkan kinerja, di satu sisi digitalisasi akan menjadi langkah bersama BPD se-Indonesia, agar mampu bersaing dengan bank-bank BUMN.

"Kita akan mengupayakan digitalisasi BPD ini menyamai digitalisasi yang dimiliki oleh bank BUMN," tegas Yuddy yang juga sebagai Direktur Utama Bank BJB.

Menurutnya jika BPD tidak segera untuk membuka diri menggunakan digitalisasi dalam layanan ini, maka lambat laun bisa saja BPD mulai ditinggalkan nasabahnya.

Diakui Yuddy bahwa bila digitalisasi digunakan maka BPD perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Namun hal tersebut bukan harus menjadi alasan utama, karena bila telah menghadirkan layanan secara digital, manfaatnya akan dirasakan secara terus menerus.

"Memang BPD itu nasabahnya sebagian besar adalah ASN. Bukan berarti, posisi BPD sudah aman, justru bila punya digitalisasi, akan mampu membuat masyarakat tertarik menjadi nasabah BPD," sebutnya.

Yuddy melihat fee based income di BPD itu sebagian besar dari digitalisasi. Untuk itu sudah seharusnya BPD untuk maju dalam digitalisasi tersebut.

"Dulu BPD ini bisa dibilang ketinggalan jauh. Tapi dengan hadirnya direktur IT di tiap-tiap BPD, maka sudah seharusnya digitalisasinya dikembangkan, sehingga bisa menyamai layanan digital yang ada di bank-bank BUMN," ujarnya.

Yuddy juga menyampaikan, di satu sisi, melihat kinerja BPD seluruh Indonesia dapat dikatakan terus menunjukan tren pertumbuhan. Hal itu dapat dilihat dari kinerja keuangan yang semakin membaik yang berhasil dilakukan oleh BPD seluruh Indonesia.

Selain itu, suku bunga sedang meningkat, karena faktor inflasi yang diawali dari Amerika Serikat, mengakibatkan saat ini BPD benar-benar harus berjuang keras untuk mempertahankan kinerja agar tetap tumbuh dengan baik.

"Suku bunga ini juga menjadi tantangan bagi BPD pada tahun 2023 ini. Tentunya banyak hal yang harus kita kerjakan bersama saat ini, terutama bagaimana kita mengefisienkan kita punya performa, dan kita punya biaya cost of fun di tahun ini," sebut dia.

Total aset posisi Desember 2022 untuk seluruh aset BPD se-Indonesia telah mencapai Rp935 triliun atau naik secara yoy sebesar 7,43 persen dari Rp870,5 triliun tahun sebelumnya.

Lalu untuk dana pihak ketika posisi Desember 2022, dana pihak ketika mencapai Rp748,31 triliun atau naik secara yoy 10,55 persen dari Rp676,92 triliun.

Begitu juga kredit yang disalurkan pada tahun 2022, total kredit yang disalurkan mencapai Rp590 triliun, dengan kata lain naik 14,45 persen dari Rp515,5 triliun.

Hal itu berakibat kenaikan laba secara yoy sebesar 35,03 persen menjadi Rp18,5 triliun dari sebelumnya Rp13,7 triliun. "Kinerja ini tentunya akan terus kita tingkatan di tahun 2023 ini," tegas dia.

Tantangan lain, kata Yuddy, di tahun 2024 merupakan tahun politik, posisi BPD tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah daerah. Artinya kondisi tersebut sangat krusial.

"Keterkaitan BPD dengan pemerintah sangat krusial sekali, kita harus menjaga integritas dengan baik di masa tahun politik, dan itu adalah tantangan," sebutnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper