Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mulai mempersiapkan strategi untuk pengendalian inflasi jelang memasuki bulan Ramadan 2023.
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi mengatakan momen Ramadan cukup sering terjadi kenaikan sejumlah harga sembako di pasar. Bila kondisi itu tidak dikendalikan melalui langkah strategi, maka inflasi Sumbar tidak stabil.
"Sumbar pernah menjadi inflasi tertinggi di Indonesia, sehingga momentum jelang Ramadan ini kita perlu mengantisipasi supaya inflasi bisa dikendalikan. Sehingga perekonomian tetap stabil," katanya, Kamis (9/3/2023).
Audy menilai untuk melakukan semua itu, diperlukan sinergi dalam pengendalian inflasi yakni dengan cara perumusan-perumusan kebijakan yang tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga dilakukan ditingkat kabupaten dan kota.
Untuk itu, sejak dari sekarang, TPID Sumbar merumuskan upaya pengendalian inflasi daerah yang konkret melalui implementasi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Diantaranya meliputi penyelenggaraan operasi pasar murah secara lebih intensif, optimalisasi peran Bulog dan TTC dalam memastikan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi, serta penguatan dan perluasan kerjasama antar provinsi dan intra provinsi guna peningkatan produktivitas pertanian melalu digital farming/smart farming.
Selain itu, TPID Sumbar juga mendorong perluasan program urban farming sebagai program ketahanan pangan, memastikan kelancaran distribusi bahan pangan, melakukan himbauan belanja bijak dalam menjaga konsumsi masyarakat, serta penguatan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota.
"Saya berharap momen Ramadan tahun ini kondisi harga-harga di pasar berjalan secara , dan pasokan pun cukup," harap dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023 Provinsi Sumbar mengalami inflasi 6,87 persen (yoy) dan 0,13 persen (mtm). Kondisi ini masih terbilang tidak begitu buruk bila dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
Bila melihat pada dua kota yakni Padang inflasi sebesar 6,80 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,37 dan Kota Bukittinggi sebesar 7,37 persen dengan IHK sebesar 115,42.
Agregat inflasi yoy gabungan 2 kota itu sebesar 6,87 persen dengan IHK sebesar 115,38. Inflasi mtm Februari 2023 Kota Padang sebesar 0,13 persen dan Kota Bukittinggi sebesar 0,10 persen.
Sementara untuk inflasi ytd hingga Februari 2023 di Kota Padang tercatat sebesar 0,58 persen dan di Kota Bukittinggi sebesar 0,49 persen. Secara agregat, inflasi y-to-d gabungan 2 Kota di Sumbar sebesar 0,58 persen.
Audy menegaskan realisasi inflasi gabungan Provinsi Sumbar ini harus menjadi fokus bersama terkhusus menjelang Ramadhan.
Secara historis, tren inflasi periode Ramadhan dan Idul Fitri selalu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, disumbang oleh komoditas pangan seperti minyak goreng, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras serta pada komoditas transportasi seperti angkutan udara dan angkutan antar kota.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Endang Kurnia Saputra, mengatakan terkait upaya pengendalian inflasi itu, pada 5 Maret 2023 lalu, Bank Indonesia juga telah meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sudah mulai berjalan.
"Jadi direncanakan pada tanggal 11 Maret 2023 nanti GNPIP akan dilaksanakan di GOR Agus Salim dan dapat diikuti GNPIP kabupaten dan kota se-Sumbar," ujarnya.
Endang juga menyebutkan inflasi di Sumbar tercatat sebesar 6,87 persen (yoy) tahun 2022. Pada tahun 2023 ini, ditargetkan tidak lebih dari 4 persen (yoy) berdasarkan upaya yang sudah dijalankan saat ini.
“Saya berharap Pemprov Sumbar, dan pemerintah kabupaten kota, berupaya pengendalian inflasi dimulai dari daerah. Pengendaliannya, berupa operasi pasar, kerjasama antar daerah, serta pengadaan cabai dan bawang merah dan upaya lainnya," kata Endang.
