Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau melakukan sejumlah upaya pengendalian harga beras, karena komoditas itu menjadi penyumbang utama naiknya angka inflasi di Bumi Lancang Kuning.
Sekda Provinsi Riau SF. Hariyanto mengatakan beberapa langkah intervensi harga sudah dilakukan pemda, seperti melaksanakan operasi pasar murah di kabupaten kota.
“Ada beberapa intervensi yang sudah dijalankan, kami lakukan operasi pasar, dan kami membuka cadangan beras, di mana inflasi Riau itu penyumbangnya di beras mencapai 1,7 persen. Jadi kami minta Bulog dan Polda mengawasi distribusi beras,” ujarnya, Rabu (22/2/2023).
Menurutnya untuk menekan harga jual beras di daerah itu khususnya di Pekanbaru dan Dumai, pihaknya meminta kepada Bulog menyampaikan ke masyarakat, bahwa harga eceran tertinggi (HET) beras harus dicantumkan oleh pedagang.
Langkah itu perlu dilakukan seperti pada saat operasi pasar yang digelar pemda, maupun kepada pedagang yang berjualan beras di pasar tradisional.
Selain itu juga perlu dicantumkan rincian harga beras mulai dari beras premium, beras medium sesuai HET yang telah diatur oleh pemerintah. Apabila hal ini tidak berjalan menurutnya akan memicu kenaikan angka inflasi kedepan akibat harga beras yang tidak terkendali.
Pihaknya juga meminta kerjasama dari dua pemkot yaitu Pekanbaru dan Dumai, yang menjadi acuan inflasi di Riau dengan angka inflasi yang cukup tinggi.
Data BPS mencatat inflasi Riau yoy sebesar 6,72 persen, kemudian bila dilihat dari tiga kota acuan inflasi yaitu Kota Pekanbaru, 6,95 persen, Kota Dumai 6,63 persen, dan Tembilahan Indragiri Hilir 3,95 persen. Kota Tembilahan menjadi daerah dengan inflasi terendah dari dua kota acuan inflasi lainnya.
"Kalau ketiga daerah ini berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan semua stakeholder lainnya, kita bisa menekan angka inflasi, dan kedepan angkanya sama-sama turun."
